DKP Kaltim Belum Rekomendasikan Budidaya Ikan di Kolam Eks Tambang

SuaraKaltim.id - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan belum dapat memberikan rekomendasi resmi untuk kegiatan budidaya ikan di kolam bekas tambang.

Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam menjaga keamanan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Kepala DKP Kaltim, Irhan Hukmaidy, menjelaskan bahwa hingga kini belum ada kajian ilmiah komprehensif yang memastikan kelayakan kolam eks tambang untuk aktivitas perikanan.

Hal itu disampaikannya saat berada di Samarinda, Kamis, 16 Oktober 2025.

“Terus terang, sampai saat ini kami belum bisa mengeluarkan rekomendasi. Harus ada uji yang luar biasa untuk memastikan kelayakan lahan tersebut,” ujarnya disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 19 Oktober 2025.

Ia menyebut, meski belum direkomendasikan secara resmi, pemerintah tidak menutup peluang bagi masyarakat yang ingin mencoba memanfaatkan kolam eks tambang untuk kegiatan ekonomi.

Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa jaminan kelayakan, risiko terhadap ikan dan konsumen tetap ada.

Untuk mengantisipasi potensi dampak negatif, DKP telah menyiagakan tim dari Laboratorium Kesehatan Ikan yang akan diterjunkan jika ditemukan permasalahan di lapangan.

“Kita tetap siapkan tim investigasi jika sewaktu-waktu muncul persoalan, supaya penanganannya bisa cepat dan terukur,” jelas Irhan.

Baca Juga: DPRD Kaltim Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Sentuh Hak Guru dan Nakes

Ia menambahkan, ada contoh kolam eks tambang yang berhasil dikelola dengan baik, seperti void milik PT Indomincoyang dinilai memiliki kualitas air layak konsumsi.

Namun, ia menekankan bahwa kondisi serupa tidak bisa digeneralisasi.

“Kalau sudah layak jadi air minum, secara logika bisa juga untuk budidaya ikan. Tapi itu harus dibuktikan lewat uji ilmiah, tidak bisa hanya pakai asumsi,” katanya.

DKP Kaltim juga memastikan pengawasan mutu produk perikanan dilakukan secara berkala di pasar-pasar tradisional.

“Kalau sampai ada masalah, kami yang bertanggung jawab. Karena itu pengawasan harus ketat,” pungkasnya.

Meskipun sejumlah kelompok pembudidaya ikan telah memanfaatkan lahan eks tambang—termasuk di kawasan Rawa Bening, Jalan Pusaka, Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda—DKP Kaltim tetap menegaskan pentingnya uji ilmiah sebelum praktik budidaya tersebut dilegalkan.