Rencana Pengerukan Mahakam Picu Perdebatan: Solusi Banjir atau Pemborosan Anggaran?

SuaraKaltim.id - Rencana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk melakukan pengerukan Sungai Mahakam sebagai langkah pengendalian banjir mendapat beragam tanggapan dari sejumlah pihak.

Meski Wali Kota Samarinda Andi Harun menyambut baik inisiatif gubernur, ia menilai normalisasi Mahakam bukan solusi utama bagi banjir di ibu kota provinsi tersebut.

Rudy sebelumnya telah menyampaikan gagasan pengerukan Mahakam kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta.

Ia menilai langkah itu penting dilakukan karena Sungai Mahakam sudah hampir dua dekade tidak pernah dikeruk.

“Begitu hujan turun dengan volume tinggi, air langsung meluap karena aliran sungai kita tidak lancar. Maka perlu normalisasi supaya banjir cepat surut,” jelas Rudy, Senin, 27 Oktober 2025.

Menurutnya, persoalan banjir di Kaltim bukan hanya akibat curah hujan ekstrem, melainkan juga masalah struktural.

“Tidak hujan pun banjir, karena air pasang tinggi. Jadi ini bukan semata-mata karena hujan,” ujarnya.

Namun, Wali Kota Samarinda menilai pengerukan sepanjang hampir seribu kilometer akan membutuhkan anggaran besar tanpa jaminan dampak langsung terhadap banjir kota.

“Kalau konteksnya untuk penanggulangan banjir, pasti ada pengaruhnya. Tapi biayanya luar biasa besar, bahkan bisa lebih dari Rp5 triliun,” tegas Andi Harun, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 29 Oktober 2025.

Baca Juga: Piutang Rp 280 Miliar Kaltim Diseret ke Meja Hijau, Rudy Mas'ud Angkat Bicara

Meski begitu, ia tidak menolak seluruh rencana. Menurut Andi Harun, normalisasi Mahakam lebih relevan bila diarahkan untuk pelayaran.

“Saya setuju seribu persen kalau konteksnya untuk alur pelayaran. Karena di beberapa titik seperti Muara Pegah dan Muara Jawa sedimentasinya sudah parah dan sering menyebabkan kecelakaan kapal,” katanya.

Bagi Pemkot Samarinda, fokus utama pengendalian banjir seharusnya diarahkan pada Sungai Karang Mumus dan sistem drainase kota.

“Kalau yang mau dikeruk itu Sungai Karang Mumus, saya sangat setuju. Karena itu jauh lebih prioritas untuk pengendalian banjir,” jelasnya.

Andi Harun juga menegaskan bahwa kajian teknis dan dokumen perencanaan sudah lengkap, hanya terkendala pendanaan.

“Semua DED sudah kita siapkan. Mulai dari pintu air di Jembatan 1, rumah pompa di sepanjang Sungai Karang Mumus, sampai kolam retensi dan revitalisasi drainase. Kendalanya tinggal di pendanaan,” paparnya.