Pemprov Kaltim Respons Insiden Tongkang Tabrak Jembatan Mahakam

SuaraKaltim.id - Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan mitigasi pasca tongkang menabrak fender (pengaman tiang) Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) di Sungai Mahakam.

Yang mengagetkan adalah peristiwa tersebut terjadi dua kali dalam kurun waktu singkat, yakni pada 23 Desember 2025 dan teranyar pada 3 Januari 2026.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa keselamatan masyarakat di atas jembatan merupakan prioritas utama yang tidak bisa ditawar.

"Kita harus merembukkan perbaikan tata kelola alur pengolongan jembatan di Sungai Mahakam secara menyeluruh, baik itu Jembatan Mahulu, Mahkota, Kutai Kartanegara, hingga Jembatan Kembar di Samarinda. Mitigasi harus dilakukan segera agar aset daerah ini tetap aman," tegasnya, Senin (5/1/2026) dikutip dari Antara.

Insiden beruntun ini mengakibatkan kerusakan serius pada struktur fender. Hilangnya bangunan pelindung ini membuat struktur utama jembatan kini berada dalam posisi rentan jika terjadi benturan susulan oleh kapal tongkang.

Merespons kondisi tersebut, Rudy memberikan instruksi tegas kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta Pelindo.

"Selama fender belum diperbaiki, saya minta tidak ada kegiatan pelayaran yang melintas di bawah Jembatan Mahulu. Jika memang mendesak dan tetap ada pelayaran, wajib ada prosedur assist (pemanduan) atau escort (pengawalan) saat melakukan pengolongan," jelasnya.

Selain pengetatan aturan lintas, Pemprov Kaltim merencanakan solusi jangka panjang berupa pembangunan pelabuhan tambat khusus bagi kapal-kapal tongkang. Area ini berfungsi sebagai "rest area" untuk menertibkan lalu lintas dari hulu ke hilir.

"Kami akan mengatur kapal-kapal yang memenuhi perairan Mahakam, baik yang bermuatan maupun kosong. Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Distrik Navigasi akan segera berkoordinasi teknis untuk membangun tempat berlabuh tersebut agar tidak mengganggu jalur utama pelayaran," tambah Rudy.

Rapat strategis ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah, di antaranya Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Kapolda Kaltim Irjen Pol. Endar Priantoro, Kajati Kaltim Dr. Supardi, serta Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni.

Langkah ini diambil mengingat vitalnya peran Jembatan Mahulu bagi mobilitas warga dan penggerak roda ekonomi Kalimantan Timur.

"Kami tidak ingin menghambat ekonomi, tapi keselamatan nyawa masyarakat adalah yang utama," tegas Gubernur. (Antara)