Dugaan Child Grooming di SMK Samarinda Disorot DPRD dan Aktivis Perlindungan Anak

"Tetapi saya tekankan, keberpihakan negara harus selalu kepada korban, khususnya anak di bawah umur," terangnya.

Ia menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga proses penanganannya menjadi jelas.

"Sekali lagi, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan mengawal isu ini agar terang benderang dan memastikan bahwa lingkungan sekolah di daerah kita benar-benar aman bagi generasi muda," imbuh Syahariah Mas'ud.

Sorotan terhadap kasus ini juga datang dari kalangan aktivis perlindungan perempuan dan anak. Pada Senin, 9 Maret 2026, sejumlah anggota Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kaltim bersama perwakilan mahasiswa mendatangi kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.

Aksi tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait penanganan dugaan child grooming yang dinilai berjalan lambat.

Biro Hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap kasus yang berkembang di lingkungan pendidikan.

"Kami dari lembaga TRC PPA Provinsi diikuti beberapa perwakilan mahasiswa hadir ke sini untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat Kaltim, khususnya masyarakat Samarinda," ujarnya.

Menurut Sudirman, sejak pertengahan Februari informasi mengenai dugaan kasus tersebut telah ramai diperbincangkan di media dan masyarakat. Namun hingga kini, proses penanganannya dinilai belum menunjukkan perkembangan yang jelas.

Kondisi itu memunculkan kekhawatiran publik, terutama karena dugaan kasus terjadi di lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi siswa.

Ia menyatakan lembaganya akan terus mendorong penanganan kasus hingga mendapat perhatian lebih luas. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah menyampaikan laporan kepada pemerintah pusat.

"Agar persoalan ini bisa mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius," tegasnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur menyatakan telah melakukan sejumlah langkah verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.

Staf Umum Disdikbud Kaltim, Hendro, mengatakan proses klarifikasi terhadap dugaan kasus tersebut telah dilakukan berulang kali, termasuk dengan mendatangi kediaman oknum guru yang disebut dalam laporan.

"Kami verifikasi itu sampai empat kali. Kami bahkan ke rumah oknum guru tersebut namun tidak ketemu," ujarnya.

Menurut Hendro, jika yang bersangkutan dapat ditemui, proses penyelesaian perkara kemungkinan dapat berlangsung lebih cepat. Namun hingga beberapa kali upaya pemanggilan, oknum guru tersebut tidak pernah hadir.