Kritik Tajam Prabowo soal Mobil Dinas Rudy Mas'ud Rp8 M: Mobil Presiden Rp1 Miliar

SuaraKaltim.id - Polemik mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud senilai Rp8 miliar masih menjadi perbincangan meski akhirnya dibatalkan pemerintah daerah.

Baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pola belanja anggaran daerah termasuk pembelian kendaraan dinas yang dinilai tidak produktif di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.

"Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur?" ujar Prabowo melansir Kaltimtoday.co--jaringan Suara.com.

Presiden Prabowo menyayangkan banyaknya proyek kebutuhan dasar rakyat, seperti jembatan desa, yang terbengkalai hingga harus menunggu intervensi pemerintah pusat.

Kepala Negara mempertanyakan alokasi dana desa dan anggaran provinsi yang seharusnya dikelola oleh bupati serta gubernur.

"Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar," tegas Presiden dalam sesi tanya jawab di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).

Prabowo menilai penggunaan anggaran untuk fasilitas mewah pejabat daerah saat ini sangat tidak efisien.

Ia meminta para kepala daerah untuk lebih jujur dan terbuka dalam mengelola APBD agar skala prioritas tetap tertuju pada kesejahteraan masyarakat luas.

Sebagai bentuk teladan, Prabowo membandingkan fasilitas mewah daerah tersebut dengan kendaraan operasional kepresidenan yang ia gunakan.

Dia menegaskan dirinya lebih memilih menggunakan mobil Maung buatan dalam negeri yang harganya jauh lebih rasional.

"Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya Rp700 juta itu. Mungkin karena ini Presiden, ada antipeluru, mungkin jadi Rp1 miliar. Tapi, tidak sampai Rp8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi," tegas Presiden.

Selain masalah kendaraan dinas, Prabowo juga menyentil kebiasaan kunjungan kerja (kunker) yang dinilai tidak esensial.

Ia mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani rakyat, bukan sekadar menghabiskan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kegiatan seremonial.

"Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan? Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu," tegas Prabowo.

Mobil dinas Gubernur Kaltim dikembalikan