Kritik Tajam Prabowo soal Mobil Dinas Rudy Mas'ud Rp8 M: Mobil Presiden Rp1 Miliar

Diketahui, Pemprov Kaltim memastikan telah menuntaskan seluruh proses pengembalian mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar secara administratif.

"Secara hitungan dan administratif proses pengadaan dianggap sudah tuntas, karena mobil tersebut belum pernah dipakai ke lapangan," kata Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal dikutip dari Antara, Jumat (20/3/2026).

Dia merinci bahwa dari total nilai pembelian Rp8,5 miliar, pihak penyedia armada sesungguhnya hanya menerima pembayaran bersih sebesar Rp7,5 miliar.

Selisih angka hampir Rp1 miliar pada transaksi tersebut murni merupakan potongan pajak negara berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPh yang telah disetorkan langsung oleh Pemprov Kaltim ke kas pemerintahan pusat.

Karena proses pembelian resmi dibatalkan, Pemprov Kaltim kini telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk memproses pengembalian dana pajak yang secara prosedur memakan waktu dua hingga tiga bulan.

Faisal menegaskan bahwa banderol Rp8,5 miliar itu sudah diperhitungkan secara utuh karena mencakup pajak, bea balik nama, ongkos kirim antarpulau, asuransi, serta margin keuntungan perusahaan selaku penyedia.