Mengenal Jaringan Bisnis Energi yang Pernah Dikelola Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud

Sementara itu, PT Eissu Prima Usaha mengelola tangki penyimpanan BBM serta dermaga khusus untuk kapal tanker di Pelabuhan Paumako, Timika, Papua.

Fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh PT Pertamina (Persero) untuk mendukung distribusi bahan bakar di wilayah tersebut.

Di sektor pendukung, PT Mashud Bersaudara Internasional (MASBRO) menyediakan layanan bagi industri minyak dan gas, seperti fasilitas shorebase, terminal tangki, serta dukungan logistik operasional.

Layanan shorebase umumnya digunakan untuk menunjang aktivitas eksplorasi dan produksi migas, khususnya di wilayah lepas pantai.

Selain energi, terdapat pula entitas usaha lain dalam jaringan tersebut yang bergerak di sektor berbeda, seperti PT Barokah Agro Perkasa yang dikaitkan dengan bidang perkebunan, meskipun informasi terkait aktivitasnya masih terbatas.

Secara umum, jaringan usaha yang pernah dikelola Rudy Mas'ud menunjukkan keterlibatan di berbagai lini bisnis energi, mulai dari transportasi bahan bakar, penyimpanan, hingga layanan pendukung industri migas.

Sektor ini merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam perekonomian, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Setelah menempuh perjalanan panjang di dunia usaha, Rudy Mas'ud kemudian beralih ke dunia politik. Peralihan ini menandai perubahan perannya dari pelaku bisnis menjadi kepala daerah.

Sebagai Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud juga melaporkan harta kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berdasarkan laporan terakhir per Maret 2025, total kekayaan bersihnya mencapai sekitar Rp166,5 miliar setelah dikurangi kewajiban utang.

Dalam laporan tersebut, aset yang dimiliki mencakup tanah dan bangunan di sejumlah wilayah, seperti Jakarta Selatan, Samarinda, dan Penajam Paser Utara, dengan total nilai sekitar Rp26,5 miliar.

Ia juga melaporkan kepemilikan kas dan setara kas serta aset lainnya dalam jumlah signifikan. Untuk kategori kendaraan, tercatat tiga unit mobil dengan nilai total sekitar Rp250 juta.

LHKPN sendiri merupakan instrumen transparansi yang wajib dilaporkan oleh penyelenggara negara guna memberikan gambaran terkait kepemilikan aset.

Hingga kini, belum terdapat informasi publik yang menunjukkan keterlibatan langsung Rudy Mas'ud dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan tersebut setelah 2018 lalu.

Meski demikian, rekam jejak bisnis tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang profesionalnya sebelum menjabat sebagai Gubernur Kaltim.