- Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud kembali menuai perhatian setelah polemik mobil dinas.
- Kali ini Rudy Mas'ud disorot perihal anggaran rumah jabatan yang menelan Rp25 miliar.
- Gubernur lantas memberikan tanggapan soal anggaran di lingkungan kantornya.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud kembali menyita perhatian terkait anggaran rumah jabatan bersama wakilnya yang menelan Rp25 miliar.
Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas'ud menuai sorotan perihal mobil dinasnya senilai Rp8,5 miliar. Pengadaan kendaraan dinas itu menjadi polemik lantaran terjadi di tengah efisiensi pemerintah.
Meski belakangan dibatalkan, kini sang Gubernur disorot terkait alokasi anggaran penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah jabatan yang mencapai total Rp25 miliar.
Rudi Mas'ud memberikan tanggapan soal anggaran yang mencakup berbagai keperluan penunjang kenyamanan di lingkungan kantor gubernur.
Ia menjelaskan, kondisi rumah jabatan saat ini memang memerlukan banyak perbaikan karena sudah lama tidak difungsikan.
"Pertama perlu saya sampaikan bahwa rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi," ujar Rudy Mas'ud dalam keterangan, Senin (6/4/2026).
Menurut Rudi Mas'ud, hal inilah yang mendasari munculnya usulan anggaran renovasi tersebut.
Berdasarkan data Inaproc Kaltim, alokasi tersebut terbagi ke dalam beberapa poin utama, di antaranya rehabilitasi ruang kantor Gubernur senilai Rp6 miliar dan renovasi rumah jabatan Gubernur sebesar Rp3 miliar.
Selain itu, terdapat anggaran Rp1,2 miliar untuk rehabilitasi ruang kerja Wakil Gubernur serta belanja mebel yang mencapai hampir Rp1 miliar.
Melansir Kaltimtoday.co--jaringan Suara.com, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa seluruh tahapan penganggaran telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme yang berlaku.
Proses tersebut melibatkan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga tingkat legislatif.
Rudy Mas'ud menyatakab anggaran tersebut telah dibahas bersama DPRD dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menjamin bahwa penggunaan dana publik ini dilakukan secara terbuka.
"Intinya semuanya transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk teknisnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada tim TAPD," tegasnya.
Diketahui, sebelumnya Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menuai perhatian publik karena pengadaan mobil dinas mewah Range Rover senilai Rp8,5 miliar.
Belakangan, kendaraan dinas tersebut dibatalkan dengan pengembalian ke pihal vendor.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Bedak yang Mengandung Niacinamide, Bantu Cerahkan Wajah dan Kontrol Sebum
- 5 HP Snapdragon untuk Budget Rp2 Juta, Multitasking Stabil dan Hemat Baterai
- Mitsubishi Destinator dan XForce Lagi Promo di Bulan Mei, Harga Jadi Segini
- Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
- Ratusan Honorer NTB Diberikan Tali Asih Rp3,5 Juta Usai Putus Kontrak
Pilihan
-
Modus Oknum Ustad di Lubuk Linggau Ajak Santri ke Kebun Sawit, Berujung Kasus Pencabulan
-
Bawa Bukti ke Istana, Purbaya 'Bongkar' 10 Perusahaan Sawit Manipulasi Harga Ekspor
-
Beredar Salinan Dokumen Danantara Sumberdaya Indonesia Perusahaan Swasta Bukan BUMN
-
Bertambah Dua, 7 WNI Kini Ditangkap Israel dalam Misi Kemanusiaan Flotilla Gaza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer Dituntut 5 Tahun Penjara!
Terkini
-
Berikut Ini 5 Pemenang Program BRI Debit FC Barcelona yang Siap Wujudkan Mimpi
-
Bahlil Minta KKKS Segera Beri PI ke Kaltim, Ingatkan Bisnis Hulu Migas Tak Dimonopoli
-
Temuan Cadangan Gas Baru di Cekungan Kutai, Disebut Hasilkan Triliunan Kubik
-
Jadwal dan Lokasi SIM Keliling di Samarinda Senin hingga Sabtu Mei 2026
-
Canda Menteri Bahlil ke Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud: Nggak Viral, Nggak Top!