- Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud kembali menuai perhatian setelah polemik mobil dinas.
- Kali ini Rudy Mas'ud disorot perihal anggaran rumah jabatan yang menelan Rp25 miliar.
- Gubernur lantas memberikan tanggapan soal anggaran di lingkungan kantornya.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud kembali menyita perhatian terkait anggaran rumah jabatan bersama wakilnya yang menelan Rp25 miliar.
Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas'ud menuai sorotan perihal mobil dinasnya senilai Rp8,5 miliar. Pengadaan kendaraan dinas itu menjadi polemik lantaran terjadi di tengah efisiensi pemerintah.
Meski belakangan dibatalkan, kini sang Gubernur disorot terkait alokasi anggaran penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah jabatan yang mencapai total Rp25 miliar.
Rudi Mas'ud memberikan tanggapan soal anggaran yang mencakup berbagai keperluan penunjang kenyamanan di lingkungan kantor gubernur.
Ia menjelaskan, kondisi rumah jabatan saat ini memang memerlukan banyak perbaikan karena sudah lama tidak difungsikan.
"Pertama perlu saya sampaikan bahwa rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi," ujar Rudy Mas'ud dalam keterangan, Senin (6/4/2026).
Menurut Rudi Mas'ud, hal inilah yang mendasari munculnya usulan anggaran renovasi tersebut.
Berdasarkan data Inaproc Kaltim, alokasi tersebut terbagi ke dalam beberapa poin utama, di antaranya rehabilitasi ruang kantor Gubernur senilai Rp6 miliar dan renovasi rumah jabatan Gubernur sebesar Rp3 miliar.
Selain itu, terdapat anggaran Rp1,2 miliar untuk rehabilitasi ruang kerja Wakil Gubernur serta belanja mebel yang mencapai hampir Rp1 miliar.
Melansir Kaltimtoday.co--jaringan Suara.com, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa seluruh tahapan penganggaran telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme yang berlaku.
Proses tersebut melibatkan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga tingkat legislatif.
Rudy Mas'ud menyatakab anggaran tersebut telah dibahas bersama DPRD dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menjamin bahwa penggunaan dana publik ini dilakukan secara terbuka.
"Intinya semuanya transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk teknisnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada tim TAPD," tegasnya.
Diketahui, sebelumnya Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menuai perhatian publik karena pengadaan mobil dinas mewah Range Rover senilai Rp8,5 miliar.
Belakangan, kendaraan dinas tersebut dibatalkan dengan pengembalian ke pihal vendor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Total Dana Korban Penipuan Tembus Rp811,1 Miliar, Sebanyak 702.833 Rekening Diblokir
- Media Inggris: FIFA ASEAN Cup Akal-akalan Infantino Pertahankan Posisi, Prabowo Kena Prank
- Arti Mimpi Ketemu Orang yang Sudah Meninggal tapi Tidak Bicara Menurut Primbon Jawa
- Aliran Minyak di Selat Hormuz Sudah Normal, Mengapa Harga BBM Masih Mahal?
- Selamat Tinggal Kevin Diks, Cabut Lebih Cepat dari Skuad Timnas Indonesia Usai Juara
Pilihan
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
Terkini
-
Dukung Gelaran MotoGP Mandalika Berkelanjutan, BRI Perkuat Waste Management Melalui BRI Peduli
-
BRI dan KPK Bersinergi Cetak Penyuluh Antikorupsi
-
Dana Karbon Rp73,2 Miliar Mengucur ke Kaltim untuk Pengurangan Emisi
-
2 Orang Utan Keluar Habitat Cari Makan Imbas Kemarau Ekstrem di Kaltim
-
Antrean Panjang BBM di Kaltim, Jam Operasional SPBU Disebut Jadi Pemicu