- Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud kembali menuai perhatian setelah polemik mobil dinas.
- Kali ini Rudy Mas'ud disorot perihal anggaran rumah jabatan yang menelan Rp25 miliar.
- Gubernur lantas memberikan tanggapan soal anggaran di lingkungan kantornya.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud kembali menyita perhatian terkait anggaran rumah jabatan bersama wakilnya yang menelan Rp25 miliar.
Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas'ud menuai sorotan perihal mobil dinasnya senilai Rp8,5 miliar. Pengadaan kendaraan dinas itu menjadi polemik lantaran terjadi di tengah efisiensi pemerintah.
Meski belakangan dibatalkan, kini sang Gubernur disorot terkait alokasi anggaran penunjang fasilitas kerja dan renovasi rumah jabatan yang mencapai total Rp25 miliar.
Rudi Mas'ud memberikan tanggapan soal anggaran yang mencakup berbagai keperluan penunjang kenyamanan di lingkungan kantor gubernur.
Ia menjelaskan, kondisi rumah jabatan saat ini memang memerlukan banyak perbaikan karena sudah lama tidak difungsikan.
"Pertama perlu saya sampaikan bahwa rumah jabatan ini sudah puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi," ujar Rudy Mas'ud dalam keterangan, Senin (6/4/2026).
Menurut Rudi Mas'ud, hal inilah yang mendasari munculnya usulan anggaran renovasi tersebut.
Berdasarkan data Inaproc Kaltim, alokasi tersebut terbagi ke dalam beberapa poin utama, di antaranya rehabilitasi ruang kantor Gubernur senilai Rp6 miliar dan renovasi rumah jabatan Gubernur sebesar Rp3 miliar.
Selain itu, terdapat anggaran Rp1,2 miliar untuk rehabilitasi ruang kerja Wakil Gubernur serta belanja mebel yang mencapai hampir Rp1 miliar.
Melansir Kaltimtoday.co--jaringan Suara.com, Gubernur Kaltim menegaskan bahwa seluruh tahapan penganggaran telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan mekanisme yang berlaku.
Proses tersebut melibatkan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga tingkat legislatif.
Rudy Mas'ud menyatakab anggaran tersebut telah dibahas bersama DPRD dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia menjamin bahwa penggunaan dana publik ini dilakukan secara terbuka.
"Intinya semuanya transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk teknisnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada tim TAPD," tegasnya.
Diketahui, sebelumnya Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menuai perhatian publik karena pengadaan mobil dinas mewah Range Rover senilai Rp8,5 miliar.
Belakangan, kendaraan dinas tersebut dibatalkan dengan pengembalian ke pihal vendor.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lawan Pernyataan Eki Pitung, Pemuda Kaum Betawi Percaya dengan Warga Pati yang Demo 27 Agustus
- Duduk Perkara Gibran Tipu Malaysia, Anwar Ibrahim Buka Suara Parlemen Bakal Usut
- 5 Sepatu Lari yang Nyaman untuk Jalan Jauh, Sol Empuk Bisa Buat Traveling
- Siapa Chika Yenalovy? Istri Kasespri Prabowo yang Jejak Digitalnya Misterius
- 3 Rice Cooker untuk Nasi Tahan 2 Hari dan Tidak Lengket Sesuai Klaim
Pilihan
-
Tokyo Diguncang Gempa 5,9 M: 37 Orang Terluka, Transportasi Terganggu
-
Jet Tempur Sukhoi TNI AU Tergelincir Nyaris Hantam Jalan Raya di Maros
-
KPK Tangkap Rektor Unsoed Akhmad Sodiq Terkait Dugaan Suap Penerimaan Mahasiswa Baru
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
Terkini
-
BRI Hadirkan Kejutan Haru Bagi PMI Yuni Lestari di Taiwan Lewat Program "Tali Kasih"
-
BRI Hadirkan Layanan Perbankan 24 Jam Untuk PMI Lewat BRImo Taiwan
-
BPBD Kota Samarinda Petakan Kawasan Rawan Kabut Asap Dampak Karhutla
-
Dikepung Api dan Asap, Dua Kompleks Perumahan Dekat Bandara Syamsudin Noor Terancam
-
Karhutla Mengintai, Bandara APT Pranoto Siaga Kabut Asap Ganggu Penerbangan