Eko Faizin
Minggu, 19 April 2026 | 10:54 WIB
Gubernur-Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud dan Seno Aji baju cokelat). [Kaltimtoday.co]
Baca 10 detik
  • Masyarakat Kaltim tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa untuk 21 April mendatang.
  • Aksi massa itu disebut sebagai bentuk kekecewaan atas kebijakan Gubernur Rudy Mas'ud.
  • Dosen FISIP Umnul mengingatkan potensi kemiripan dengan aksi Pati pada Agustus 2025.

SuaraKaltim.id - Massa di Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa yang akan dilakukan pada 21 April 2026 mendatang.

Demo 21 April tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, salah satunya dari akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul), Safaranita Nur Effendi.

Dosen FISIP itu menilai menilai bahwa akar aksi demo berasal dari rasa kekecewaan masyarakat Kaltim, atas kebijakan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud yang dinilai kurang berpihak kepada kepentingan publik.

"Publik saat ini melihat adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan gaya kepemimpinan yang dianggap lebih mementingkan elit," kata Safaranita dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com, Sabtu (18/4/2026).

Diketahui, Aliansi Rakyat Kaltim tengah mempersiapkan kebutuhannya termasuk penggalangan donasi dan pendirian posko.

Beberapa polemik seperti renovasi rumah jabatan gubernur-wakil gubernur, pangadaan mobil dinas mewah, hingga kesan tertutup terhadap kritik mahasiswa dan masyarakat turut memicu gelombang demo tersebut.

Jika melihat dari dinamika menuju demo beberapa hari lagi, ia mengira bahwa gelombang demo bisa saja mirip dengan aksi besar Pati pada Agustus 2025.

"Tentu ada kesamaan dengan aksi di Pati maupun gerakan protes di daerah lain, yakni sama-sama lahir dari rasa kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak peka terhadap kondisi rakyat," ungkapnya.

Ia menambahkan, sikap pemerintah dalam melihat dinamika politik di Kalimantan Timur seharusnya lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.

Namun, yang dirasakan sebagian warga justru kekecewaan dan kejenuhan terhadap pola kepemimpinan yang dinilai kurang pro-rakyat.

"Karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi serius, membangun komunikasi yang lebih sehat, dan menunjukkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Polda Kaltim kerahkan 1.700 personel

Sementara Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro menyatakan kesiapannya dalam pengamanan menjelang aksi penyampaian aspirasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di Samarinda.

Pihaknya akan menerjunkan sekitar 1.700 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi di dua titik utama, yakni Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim.

"Personel kami siapkan sekitar 1.700, dibantu TNI, Satpol PP, tenaga kesehatan, damkar, dan unsur terkait lainnya," ujarnya.

Load More