- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meminta maaf di tengah kritikan masyarakat.
- Namun, gelagat permohonan maaf tersebut mendapat sorotan Dosen Psikologi.
- Dari perspektif psikologi, langkah itu mencerminkan adanya tekanan besar.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyampaikan permintaan maaf terbuka di tengah kritikan publik yang dilayangkan kepadanya.
Dosen Psikologi Universitas Mulawarman (Unmul), Ayunda Ramadhani menilai permohonan maaf itu bukan sekadar respons spontan.
"Permintaan maaf yang disampaikan melalui video saya nilai sebagai upaya untuk menurunkan eskalasi ketegangan akibat berbagai respons dan aksi demonstrasi yang terjadi," ujarnya dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com, Selasa (28/4/2026).
Ayunda menyampaikan, dari perspektif psikologi, langkah tersebut mencerminkan adanya tekanan besar sekaligus upaya pergeseran sikap dari defensif menuju proses koreksi diri.
Dia menilai kondisi masyarakat Kaltim saat ini berada dalam situasi sensitif menyusul sejumlah kebijakan kepala daerah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Hal ini dipicu oleh polemik pengadaan mobil dinas mewah, renovasi rumah jabatan, hingga isu nepotisme.
Ayunda mencermati adanya perubahan gaya komunikasi Gubernur dalam video tersebut.
Sebelumnya, Rudy Mas'ud cenderung bersikap defensif dan lebih banyak menggunakan dasar aturan untuk membela diri saat menjawab gejolak di masyarakat.
"Permintaan maaf ini juga dapat dilihat sebagai bentuk kebesaran hati. Namun, kunci utamanya bukan hanya pada penyampaian permintaan maaf, melainkan pada konsistensi kebijakan ke depan," tuturnya.
Lebih lanjut, Ayunda menyebut permintaan maaf tersebut merupakan tanggung jawab moral seorang pemimpin daerah untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari publik.
Meskipun menunjukkan jiwa besar dalam meredam konflik, Ayunda mengingatkan bahwa masyarakat perlu tetap mengawal realisasi janji tersebut.
Menurutnya, permintaan maaf akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan perubahan tindakan yang nyata.
"Percuma saja minta maaf kalau besoknya kembali seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah konsistensi, mulai dari ucapan hingga tindakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas," tegas Ayunda.
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pembagian Seragam Gratis Pemprov Kaltim Terlambat, Orangtua Terpaksa Beli Dulu
-
JPMorgan Berikan Validasi Atas BBRI, Kualitas Aset Membaik
-
Suara.com Audiensi dengan DPD RI Kaltim, Bahas Sinergi Publikasi dan Keterbukaan Informasi
-
KUR BRI Dukung Rosyidah Terus Kembangkan Usaha Olahan Hasil Laut di Indramayu
-
Strategi Dorong UMKM Desa Berkembang Melalui Peran Mantri BRI, Simak Kisah dari Sumatera Utara Ini