- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meminta maaf di tengah kritikan masyarakat.
- Namun, gelagat permohonan maaf tersebut mendapat sorotan Dosen Psikologi.
- Dari perspektif psikologi, langkah itu mencerminkan adanya tekanan besar.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menyampaikan permintaan maaf terbuka di tengah kritikan publik yang dilayangkan kepadanya.
Dosen Psikologi Universitas Mulawarman (Unmul), Ayunda Ramadhani menilai permohonan maaf itu bukan sekadar respons spontan.
"Permintaan maaf yang disampaikan melalui video saya nilai sebagai upaya untuk menurunkan eskalasi ketegangan akibat berbagai respons dan aksi demonstrasi yang terjadi," ujarnya dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com, Selasa (28/4/2026).
Ayunda menyampaikan, dari perspektif psikologi, langkah tersebut mencerminkan adanya tekanan besar sekaligus upaya pergeseran sikap dari defensif menuju proses koreksi diri.
Dia menilai kondisi masyarakat Kaltim saat ini berada dalam situasi sensitif menyusul sejumlah kebijakan kepala daerah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat.
Hal ini dipicu oleh polemik pengadaan mobil dinas mewah, renovasi rumah jabatan, hingga isu nepotisme.
Ayunda mencermati adanya perubahan gaya komunikasi Gubernur dalam video tersebut.
Sebelumnya, Rudy Mas'ud cenderung bersikap defensif dan lebih banyak menggunakan dasar aturan untuk membela diri saat menjawab gejolak di masyarakat.
"Permintaan maaf ini juga dapat dilihat sebagai bentuk kebesaran hati. Namun, kunci utamanya bukan hanya pada penyampaian permintaan maaf, melainkan pada konsistensi kebijakan ke depan," tuturnya.
Lebih lanjut, Ayunda menyebut permintaan maaf tersebut merupakan tanggung jawab moral seorang pemimpin daerah untuk mempertanggungjawabkan kebijakannya.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya untuk mendapatkan kembali kepercayaan dari publik.
Meskipun menunjukkan jiwa besar dalam meredam konflik, Ayunda mengingatkan bahwa masyarakat perlu tetap mengawal realisasi janji tersebut.
Menurutnya, permintaan maaf akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan perubahan tindakan yang nyata.
"Percuma saja minta maaf kalau besoknya kembali seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah konsistensi, mulai dari ucapan hingga tindakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas," tegas Ayunda.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
BRI Optimistis Fundamental Perbankan Dukung Stabilitas Pasar Saham
-
Perbanas: Industri Perbankan Nasional Tetap Kuat di Tengah Ketidakpastian Global
-
BRI Consumer Expo 2026, Banyak Promo Menarik untuk Hunian, Kendaraan, hingga Liburan
-
Rapat Bahas Hak Angket Rudy Mas'ud Gagal, Fraksi Golkar Kompak Mangkir
-
Kaltim Resmi Buka Penerbangan Rute Samarinda-Melak, Segini Tarifnya