- DPRD Samarinda mempertanyakan kontribusi Varia PAD Niaga Samarinda.
- BUMD ini tercatat hanya menyetorkan dana sebesar Rp500 juta sepanjang 2025.
- Varia Niaga seharusnya mampu memberikan sumbangsih yang lebih signifikan.
SuaraKaltim.id - DPRD Samarinda menyoroti kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Varia Niaga Samarinda.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut tercatat hanya menyetorkan dana sebesar Rp500 juta sepanjang tahun 2025.
Wakil Ketua Pansus LKPJ 2025 DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyatakan realisasi pendapatan tersebut jauh dari ekspektasi.
"Itu sangat jauh dari ekspektasi kami, karena kami berharap bisa lebih besar daripada itu," ujarnya seperti dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com.
Rendahnya setoran tersebut dinilai sangat minim mengingat potensi besar aset yang dikelola, terutama di kawasan Teras Samarinda.
Persoalan tata kelola dan efektivitas manajemen dalam mengoptimalkan aset produktif milik pemerintah kota pun kini dipertanyakan oleh legislatif.
Rohim menilai Varia Niaga seharusnya mampu memberikan sumbangsih yang lebih signifikan untuk mendongkrak pendapatan daerah.
Berdasarkan pendalaman Pansus, salah satu titik lemah ditemukan pada pengelolaan sektor komersial di Teras Samarinda, mulai dari parkir, kafe, hingga fasilitas jetski.
Fasilitas tersebut ternyata tidak dioperasikan secara mandiri oleh perumda, melainkan diserahkan kepada pihak ketiga.
Skema bagi hasil dalam kerja sama tersebut dianggap tidak ideal karena Varia Niaga hanya menerima porsi yang sangat kecil.
Abdul Rohim mengungkapkan bahwa dari operasional kafe dan jetski, Perumda hanya mendapatkan dana bagi hasil sebesar 10 persen.
"Varia Niaga hanya mendapatkan dana bagi hasil 10 persen. Angka itu sangat kecil sekali," ungkapnya.
Rohim menekankan bahwa skema ini mengakibatkan hilangnya potensi keuntungan maksimal.
Menurutnya, keuntungan akan jauh lebih optimal jika perumda mengelola unit usaha tersebut secara mandiri tanpa melibatkan perantara swasta.
Senada dengan Abdul Rohim, Ketua Pansus LKPJ 2025 DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, juga turut melayangkan kritik keras.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
-
Sempat Hilang Kontak, Ain Karyawan Kompas TV Meninggal dalam Kecelakaan KRL di Bekasi
-
4 Pemain Anyar di Skuad Timnas Indonesia untuk TC Piala AFF 2026, 2 Statusnya Debutan!
Terkini
-
Pembantaian Satu Keluarga di Perbatasan Kaltim-Kalteng, 5 Orang Tewas Mengenaskan
-
Kemendagri Kasih Paham Rudy Mas'ud, Sentil Penggunaan Anggaran Kaltim
-
Setahun Cuma Setor Rp500 Juta, DPRD Samarinda Pertanyakan Bagi Hasil Varia Niaga
-
Banyak Aduan soal Anggaran, Pengelolaan APBD Kaltim Dikawal Khusus Kemendagri
-
Maaf Gubernur Kaltim Tak Cukup, Butuh Realisasi Bangun Kepercayaan Rakyat