Setahun Cuma Setor Rp500 Juta, DPRD Samarinda Pertanyakan Bagi Hasil Varia Niaga

Sukamto menyoroti fakta bahwa lahan yang digunakan merupakan aset resmi Pemkot Samarinda yang dikembangkan menggunakan dana APBD, sehingga bagi hasil 10 persen dinilai tidak masuk akal.

"Soal bagi hasil, ya kami enggak setuju kayak gitu. Temuan kami soal hal kerja samanya. Karena kan itu lahan-lahan yang digunakan punya pemerintah kota masuk aset," tegas Sukamto.

Sebagai langkah konkret, Pansus DPRD Samarinda akan mengeluarkan rekomendasi resmi untuk mendesak perubahan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga.

Sukamto menginginkan adanya penyesuaian angka bagi hasil yang lebih adil dan menguntungkan bagi daerah.

"Tindak lanjut ke depannya, nanti dari Pansus akan merekomendasikan soal perubahan kontrak. Jadi, sifatnya bukan cuma fee 10 persen saja mungkin bisa berbagi 50:50," tegasnya.