- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menanggapi isu pemberhentian PPPK.
- Kabar tersebut beredar di tengah tekanan fiskal yang cukup berat.
- Gubernur mengatakan pihaknya takkan mengambil langkah ekstrem.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menjawab kabar pemberhentian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang beredar luas di masyarakat.
Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan Pemprov tidak akan memberhentikan PPPK meskipun saat ini sedang menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat.
"Insya Allah kepada seluruh PPPK di Kaltim, jangan ragu dan hakul yakin, kami akan menjaga. Tidak ada pemberhentian PPPK," ujar Rudy Mas'ud dikutip dari Antara, Minggu (17/5/2026).
Beredarnya informasi terkait pengurangan tenaga kerja ini mencuat setelah sejumlah daerah di Indonesia mengancam akan merumahkan PPPK.
Hal tersebut dipicu oleh kesulitan keuangan daerah serta adanya regulasi ketat yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Meski demikian, Rudy optimistis bahwa seluruh pemerintah kabupaten dan kota, baik di Kaltim maupun di wilayah Indonesia lainnya, tidak akan mengambil langkah ekstrem tersebut.
Menurutnya, PPPK bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pilar penting yang memberikan kontribusi besar terhadap roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Komitmen pertahanan tenaga PPPK ini bukan pertama kalinya disampaikan oleh Gubernur Kaltim.
Pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kaltim yang digelar di Pendopo Lamin Etam beberapa pekan lalu, Rudy secara langsung mengajak para bupati dan wali kota se-Kaltim untuk satu suara.
Ia meminta para kepala daerah tidak menjadikan alasan keuangan sebagai dasar pemberhentian PPPK.
"Mohon doanya dan jangan ragu, PPPK akan kita pertahankan," imbuh Rudy.
Gubernur juga mengingatkan seluruh PPPK menjaga integritas, mematuhi kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN), dan fokus memberikan kinerja terbaik.
Ia meminta para pegawai menjauhi tindakan kriminal yang dapat merusak citra instansi. "Tetap bekerja dengan baik dan patuh pada kode etik ASN. Jangan sampai terlibat dalam perjudian, narkoba, korupsi, serta perbuatan tercela lainnya,” ujarnya.
Sebagai informasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi PPPK sejatinya telah diatur secara ketat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
Berdasarkan regulasi tersebut, kontrak kerja hanya bisa dihentikan karena lima faktor yakni, karena masa perjanjian kerja telah berakhir, hasil evaluasi kinerja yang buruk, melakukan pelanggaran disiplin berat, terjerat masalah hukum (tindak pidana) dan permintaan sendiri dari pegawai yang bersangkutan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bisnis Pejabat dan Proyek Negara, Membongkar Konflik Kepentingan di Balik Kontrak RANS Entertainment
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
Pilihan
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
Terkini
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda
-
Karhutla Dekati Permukiman di Kutai Timur, Hanguskan 30 Hektare Lahan