Akademisi Unmul Soroti Pengadangan Massa di Bundaran HI: Bisa Jadi Pelarangan Terselubung

Dalam konteks tersebut, Kadek menilai penting untuk membedakan antara mengatur aksi dan mencegah aksi berlangsung.

Pengaturan, menurutnya, dapat berupa rekayasa lalu lintas, pengaturan rute, pemasangan barikade untuk menjaga keamanan hingga pengerahan personel guna mengantisipasi potensi kerusuhan.

Sementara tindakan yang membuat peserta aksi tidak dapat mencapai lokasi yang menjadi tujuan penyampaian aspirasi memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Polisi Punya Kewenangan Mengamankan, Bukan Bebas Melarang

Kadek juga mengingatkan bahwa mekanisme pemberitahuan aksi kepada kepolisian tidak sama dengan mekanisme perizinan.

Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1998, masyarakat wajib memberitahukan rencana penyampaian pendapat kepada kepolisian.

Setelah pemberitahuan tersebut diterima, polisi memiliki kewajiban memberikan surat tanda terima pemberitahuan sekaligus melakukan pengamanan.

“Polisi tidak punya kewenangan ‘melarang’, yang mereka miliki adalah kewenangan mengatur dan mengamankan,” ujarnya.

Ia juga mengakui kepolisian memiliki kewenangan diskresi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Namun, diskresi tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan tanpa batas.

Pelaksanaannya tetap harus tunduk pada asas legalitas dan kepatutan.

Dengan demikian, menurut Kadek, penggunaan diskresi untuk menghentikan massa tetap harus dapat dijelaskan dasar hukum, kebutuhan serta alasan proporsionalitasnya.

Relokasi Jangan Sampai Mematikan Daya Jangkau Aspirasi

Selain penghadangan, Kadek menyoroti kebijakan mengarahkan massa ke lokasi lain.

Ia mengatakan, relokasi memang dapat menjadi bagian dari pengaturan aksi, tetapi tidak boleh sampai menghilangkan substansi hak masyarakat untuk menyampaikan pesan kepada pihak yang menjadi sasaran kritik.