Perkara Korupsi Berusia Hampir 2 Dekade, Pakar Hukum Ingatkan Pentingnya Daluwarsa

SuaraKaltim.id - Hampir Rp697 miliar telah dititipkan pihak pengusaha batu bara Budiono Tanbun kepada kejaksaan. Nilai tersebut mendekati besaran kerugian negara yang secara khusus dikaitkan dengan perkara yang menjerat dirinya.

Namun, penyerahan uang tersebut tidak menghentikan proses hukum yang kini masih bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).

Di tengah pemeriksaan saksi, tim penasihat hukum Budiono masih mempermasalahkan dasar penuntutan terhadap kliennya.

Mereka menilai perkara yang berakar dari aktivitas pada 2007 itu seharusnya telah melewati batas waktu penuntutan berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku saat peristiwa terjadi.

Budiono terseret dalam perkara dugaan korupsi pemanfaatan lahan Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 01 milik Kementerian Transmigrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Persoalan daluwarsa menjadi salah satu materi utama pembelaan, selain langkah penitipan uang yang nilainya hampir menyamai kerugian negara yang dibebankan secara khusus kepada dirinya.

Kuasa hukum Budiono, Andi Simangunsong, berpandangan bahwa kewenangan negara untuk menuntut kliennya telah berakhir.

Ia merujuk pada rentang waktu dugaan perbuatan yang didakwakan, yakni sejak Januari hingga Desember 2007.

Dengan mengacu pada KUHP lama, Andi menghitung masa daluwarsa penuntutan selama 18 tahun.

Artinya, batas waktu penuntutan terhadap peristiwa tersebut semestinya berakhir pada Desember 2025.

"Padahal, peristiwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada 2007, sehingga seharusnya mengacu pada KUHP lama dengan masa daluwarsa 18 tahun yang saat ini batas waktunya sudah terlewati," kata Andi.

Namun, argumentasi tersebut tidak diterima majelis hakim Pengadilan Tipikor Samarinda.

Melalui putusan sela pada 18 Agustus 2026, hakim menolak eksepsi terdakwa dan berpandangan bahwa masa daluwarsa yang berlaku adalah 20 tahun sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim turut memperhatikan karakteristik tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) serta ketentuan dalam Konvensi PBB Antikorupsi atau United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Konsekuensinya, persidangan tetap berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara.