"Kami merasa Pemprov Kaltim masih bersikap netral, serta tidak berpihak kepada gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat," tegasnya.
Oleh karena itu, Richardo berharap agar Pemprov serta DPRD Kaltim bisa berpihak kepada gerakan rakyat untuk menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diteken oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Kontributor : Alisha Aditya
Baca Juga:Tolak Omnibus Law, 15 Ribu Buruh di Jatim Kembali Geruduk Kantor Gubernur
