SuaraKaltim.id - Mapping aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD di Bali saat ini tengah dilakukan, menyusul terjadinya kelambatan gaji Desember 2020 yang mestinya bisa dinikmati Aparatur Sipil Negara (ASN) awal tahun ini jadi tersendat. Termasuk seperti yang dialami ASN Pemkab Gianyar.
Dikutip dari BeritaBali.com, jejaring SuaraBali.id dan SuaraKaltim.id, meski ada kepastian gaji akan dibayarkan, saat ini mereka ngedumel atau dalam bahasa setempat dikenal sebagai "pakrimik" tentang cara putar otak demi memenuhi kebutuhan bulanan.
Utamanya para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki utang dengan cara potong gaji. Mereka mengkhawatirkan bakal kena denda jika menunggu gaji keluar.
"Per 5 Januari 2021 ini belum gajian," demikian pakrimik beberapa ASN anonim.
Mereka pun semakin pusing lantaran belum adanya informasi sampai kapan penundaan gaji ini akan berlangsung.
Baca Juga:ASN Terlibat Organisasi Terlarang Terancam Dipecat
Dari informasi yang dihimpun, keterlambatan gajian ini tidak hanya dialami pegawai setingkat staf, namun hampir setiap golongan, tidak terkecuali para pejabat.
Tentu saja tidak sedikit dari ASN dibuat panik menghadapi kondisi ini. Mulai pembayaran kebutuhan pokok sampai mood ikut runtuh dibuatnya.
"Les belajar anak terpaksa ditunda dulu, karena pembayarannya mengandalkan gaji. Belum lagi kebutuhan pokok yang harus terpenuhi setiap hari," demikian keluh ASN.
Pantauan di kantor pemerintahan, kondisi ini tampak mengganggu mood para pegawai. Mereka terlihat murung, tidak banyak beraktivitas. Tak sedikit dari mereka hanya duduk di meja kerjanya, bahkan di jam istirahat banyak dari mereka yang membawa bekal dari rumah.
"ASN itu memang dari luar tampak memiliki uang. Namun kenyataannya, sama saja susah. Kalau situasi normal, biasanya tidak masalah. Terlambat gajian bisa ditopang usaha yang memberikan pemasukan. Namun sekarang, usaha juga tidak jalan, ya cuma mengandalkan gaji bulanan," papar seorang ASN yang memiliki usaha sampingan di bidang pariwisata.
Baca Juga:Kaleidoskop Oto: Motor Bermesin Bongsor ke Indonesia pada 2020
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar, Ngakan Ketut Jati Ambarsika saat dikonfirmasi tak menampik kondisi ini. Namun demikian, keterlambatan gaji terjadi di kabupaten lain se-Bali.
"Kami masih crowded. Niki (ini) tengah zoom meeting dengan Kementerian Dalam Negeri terkait masalah ini," ungkapnya.
Menurutnya, keterlambatan gaji bukan karena karena defisit anggaran. Melainkan karena masalah teknis.
"Aplikasi SIPD belum jalan. Saat ini sedang diupayakan mapping aplikasi dulu," imbuhnya.
Ngakan Ketut Jati Ambarsita memastikan gaji akan dibayar. Bahkan, kata dia, gaji sebesar Rp54 miliar telah dikirimkan Pemerintah Pusat ke kas daerah. Dia menegaskan, keterlambatan ini hanya dikarenakan sistem aplikasi SIPD.
"Pasti dibayar. Kami masih cari solusi bagaimana cara membayarnya. Gaji sudah ada Rp 4 Miliar di kas daerah," tegasnya.
Pihaknya pun meminta agar ASN bersabar.
