SuaraKaltim.id - Dukung pemerintah untuk angka stunting, Tanoto Foundation bekerjasama dengan Yayasan Cipta Cara Padu sebagai mitra pelaksana.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi stunting berada di angka 30,8%, sementara data studi status gizi balita Indonesia (SSGBI) 2019 menujukkan penurunan sekitar 3,1% menjadi 27,67%.
Keseriusan pemerintah untuk menangani isu stunting ini juga terlihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menjadikan upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu proyek prioritasnya.
Di sisi lain, target pemerintah untuk menekan angka prevalensi stunting menjadi di bawah 20% di tahun 2024 tetap menjadi tugas yang besar, dan bahkan menjadi lebih berat dengan adanya pandemi COVID-19.
Baca Juga:Angka Stunting Masih Tinggi, Kepala BKKBN Ungkap Penyebabnya
Untuk itu, stunting sangat membutuhkan penanganan serius dan upaya terintegrasi dari berbagai pihak. Tujuannya, agar seluruh upaya intervensi penanganan dan pencegahan stunting menjadi lebih maksimal.
Tanoto Foundation akan memberikan pendampingan pada pemerintah daerah di 7 kabupaten di Indonesia.
Yakni Kabupaten Pasaman Barat, Rokan Hulu, Pandeglang, Garut, Kutai Kartanegara, Lombok Utara, dan Lombok Barat.
Pemilihan ketujuh daerah ini telah dikoordinasikan dengan TP2AK dan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dari Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan tingkat prevalensi stunting, komitmen pemerintah kabupaten dan tingkat penyusunan serta implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku untuk pencegahan stunting.
Baca Juga:Jokowi Beri Target Angka Stunting Indonesia Turun Jadi 14 Persen di 2024
“Untuk mendukung pemerintah dalam percepatan pencegahan stunting, kami telah bermitra dengan pemerintah pusat, organisasi seperti The World Bank dan UNICEF, serta sejumlah komunitas masyarakat,” kata CEO Global Tanoto Foundation, J. Satrijo Tanudjojo saat memberi sambutan dalam acara Kick-off Program Pendampingan, Pengembangan, Pendalaman, dan Penguatan Implementasi Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan Stunting, belum lama ini.
“Secara khusus dalam program pendampingan kepada tujuh pemerintah kabupaten ini, kami juga menggandeng beberapa organisasi yang memiliki keahlian yang dibutuhkan,” sambungnya.
Secara umum, pelaksanaan program akan berisi pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pengembangan, pendalaman dan penguatan implementasi strategi komunikasi perubahan perilaku.
Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan stunting dan mengubah perilaku sampai di tingkat keluarga dengan menggunakan strategi komunikasi yang tepat dan memanfaatkan modalitas komunikasi yang sudah ada di masing-masing daerah.
“Perubahan perilaku merupakan salah satu intervensi kunci mencegah terjadinya stunting,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga.
Dia menjelaskan, pelayanan kesehatan dan gizi yang baik yang disertai dengan penyampaian pesan penting untuk memperhatikan kualitas gizi ibu hamil dan anak akan sangat efektif dalam mendukung pencegahan stunting.
Selain itu, dirinya meminta agar para pihak yang terlibat dalam program kemitraan ini dapat berkoordinasi dengan baik sehingga konvergensi antar program yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan swasta benar-benar dapat diwujudkan, dan menghasilkan dampak positif bagi percepatan pencegahan stunting.
Perubahan perilaku masyarakat menjadi hal yang penting karena stunting bukanlah masalah gizi buruk semata. Penyebab stunting bahkan lebih sering merupakan hal-hal di luar kesehatan ataupun gizi, dan lebih terkait pola asuh dan kebiasaan hidup bersih masyarakat.
Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI Imran Agus Nurali menyampaikan apresiasi.
“Semoga dapat menjadi model untuk dijalankan oleh banyak daerah ataupun pihak lainnya, hingga mencapai 100 kabupaten/kota di tahun 2021 ini,” kata dia.
