Gusti mengungkapkan lima tahun terakhir kuota LPG PSO/subsidi untuk Kaltim meningkat sekitar 2%. Tahun ini kuota Kaltim sebesar 109.946 MT, lebih tinggi dari kuota tahun lalu sebesar 106.632 MT.
Kuota tertinggi untuk Kota Samarinda sebanyak 27.107 MT, disusul Kutai Kartanegara 26.924 MT, dan Balikpapan 18.411 MT. Kuota terendah diberikan untuk Kabupaten Mahakam Ulu dengan 508 MT.
Data Disperindagkop dan UKM Provinsi Kaltim menyebutkan harga eceran tertinggi (HET) untuk LPG PSO (3 kg) di tingkat sub penyalur (pangkalan) di berbagai daerah di Kaltim bervariasi.
Balikpapan, Samarinda dan Kutai Kartanegara dengan HET Rp18.000, harga tingkat pengecer Rp25.000 - Rp28.000. Bontang Rp19.500, sedangkan harga di tingkat pengecer Rp27.000 - Rp30.000. Paser HET Rp22.000 dan harga pasaran Rp25.000 - Rp50.000. Berau HET di tingkat sub penyalur Rp26.500 - Rp40.000, sementara harga di pengecer Rp27.000 - Rp50.000.
Baca Juga:Resmi, Gubernur Isran Noor Lantik 6 Kepala Daerah di Kaltim
Narasumber lain yang dihadirkan dalam rakor tersebut adalah Kepala Dinas Perindag dan UKM Kabupaten Paser Chandra Irawanadhi.
Dia menjelaskan berbagai masalah dalam pengendalian pendistribusian LPG 3 kg dan solusi di kabupaten paling selatan Kalimantan Timur itu. "Di Paser juga ada beberapa pangkalan nakal. Setelah droping, LPG hilang begitu saja. Masyarakat belum menikmati sudah habis. Kalaupun ada harganya sudah tinggi," ungkap Chandra.
Untuk pangkalan-pangkalan nakal seperti itu, pihaknya harus mengirim petugas untuk memantau pendistribusian LPG secara diam-diam untuk mengetahui kemana saja LPG dijual.
Saat mengurus perpanjangan izin pihaknya meminta list kemana saja LPG disalurkan. "Jika sampai tiga kali peringatan mereka masih melanggar, kita akan berikan penalti, bahkan sampai izinnya dicabut," tegas Chandra.
Untuk menciptakan stabilisasi harga dan menghindari maraknya pangkalan nakal, Paser mengadopsi sistem yang diterapkan di Disperindag Jambi.
Baca Juga:Jatanras Polda Kaltim Tangkap Sindikat Curanmor, Ada 7 Motor dan 1 Mobil
