SuaraKaltim.id - Wali Kota Samarinda Andi Harun mengingatkan pentingnya untuk memperbarui data penerima bantuan dari pemerintah.
"Saya koordinasi dengan Bappeda. Supaya data orang miskin di Samarinda diperbarui. Sehingga tak ada pertentangan data antara dinas sosial dengan lainnya," jelas Andi Harun, ditulis Selasa (13/4/2021) dilansir dari Presisi.co, jaringan Suara.com.
Sesuai visi misinya, tidak boleh data berhamburan di banyak tempat. Tapi dengan satu rujukan atau dikenal big data. "Termasuk untuk mengatasi masalah-masalah sosial di Samarinda," paparnya kembali.
Permasalahan sosial, disebut mantan wakil ketua DPRD Kaltim ini, perlu diadministrasikan secara baik.
Baca Juga:Ganti Rugi Lahan Warga di Tol KM 23, BPN Balikpapan : Anggaran Sudah Ada
"Masalah sosial tanpa administrasi yang baik akan melahirkan solusi yang tidak permanen dan berpotensi merugikan negara," tuturnya.
Hal tersebut dibahas Andi Harun, usai menyerahkan bantuan sosial kepada relawan di Kantor Dinas Sosial Samarinda, Senin (12/4/2021).
Bantuan itu berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako/bantuan pangan nontunai (BPNT), dan bantuan sosial tunai (BST).
Andi Harun menyebut, meski secara hierarki relawan PKH ini dibentuk Kementerian Sosial, tapi menurutnya bantuan ini langkah strategis pemerintah mengentaskan kemiskinan di Samarinda.
Dia menyebut, butuh keberpihakan anggaran terhadap beberapa hal menyangkut operasional Dinas Sosial Samarinda. Demi mengatasi kemiskinan di Kota Tepian.
Baca Juga:Perkuat Daya Saing SDM, Kemnaker Gelar Pelatihan Mekanik Alat Berat
"Manfaatnya buat daerah. Sehingga Pemkot Samarinda wajib hadir di tengah-tengah mereka," tutur Andi Harun.
Andi Harun akan berdiskusi dengan OPD teknis. Membahas bagaimana bantuan pemkot untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Ini langkah mengentaskan kemiskinan tanpa melanggar aturan.
"Saya prihatin sekaligus terharu. Sebagai wali kota saya punya tanggung jawab sekuat tenaga membantu mereka," ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial Samarinda Muhammad Ridwan Tassa menuturkan, selain penyerahan bantuan secara simbolis, ini juga sinergi dinas sosial dalam implementasi program 100 hari kerja Andi Harun-Rusmadi.
Ridwan bersiap memvalidasi data agar lebih akurat.
"Jumlah penerima bantuan sosial pernah sampai 21 ribu lebih. Terjadi pengurangan pada Januari 2020. Sebanyak 2 ribu orang datang ke dinas sosial akibat ada kesalahan data. Jadi kami akan validasi data bersama disdukcapil," terangnya.
Penyerahan simbolis itu juga menjadi perpisahan kepada pejabat dinas sosial yang pensiun.
"Ada empat yang pensiun dan kerja mereka perlu diapresiasi," pungkasnya.
