SuaraKaltim.id - Ada empat tuntutan disampaikan Gerakan Masyarakat Sipil Kalimantan Timur yang menggelar aksi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (21/5/2021).
Tuntutan Gerakan Masyarakat Sipil Kaltim:
1. Bersihkan KPK dari unsur-unsur yang melemahkan. Baik dari pimpinan hingga yang terlibat di dalamnya.
2. Tegakkan negara hukum berdasarkan Pancasila.
Baca Juga:Telegram Novel Baswedan dan Sujanarko Dibajak, Netizen Curiga Ini
3. Stop kriminalisasi pejuang demokrasi dan pejuang lingkungan.
4. Usut tuntas pelanggaran masa lalu hingga sekarang.
Aksi tersebut berisi orasi dan pembacaan puisi yang menyuarakan deretan kasus yang belum selesai sepanjang 23 tahun reformasi di Indonesia.
"Kami ingin merefleksikan nilai-nilai reformasi berjalan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ucap Humas Gerakan Masyarakat Sipil, Aji Ahmad Affandi kepada awak media, dilansir dari Presisi.co, media jaringan Suara.com.
Menurut Aji, beberapa masalah belum diselesaikan. Semisal soal korupsi, pelanggaran HAM, dan kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis pro demokrasi.
Baca Juga:KPK Cecar Tiga Saksi Terkait Aliran Uang ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
"Kami sangat menyayangkan adanya bentuk-bentuk pelemahan di tubuh KPK," sebut Aji.
Massa berharap KPK menjadi lembaga independen sebagaimana maksud berdirinya KPK pascareformasi.
"Saat itu pemerintah tidak ideal. Aparat dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus yang ada," urai Aji.
Peserta unjuk rasa berjumlah sekitar 30 orang. Terdiri dari berbagai kampus, aktivis lingkungan, aktivis HAM, dan lainnya.
Aji menegaskan, mereka terus mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah secara partisipatif. Hal itu sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemerintah.
"Pergerakan itu selalu di tangan pemuda. Kami ingin menjadi gerakan yang mengawal Pancasila," ungkapnya.
