Sehingga dibutuhkan SDM yang kelas dunia, tidak hanya menjadi birokrat. Untuk itu, perlu juga ada strategi besar dalam pembangunan masyarakat Kaltim.
"Mengingat keterbatasan sumber daya kita, sehingga harus ada prioritas ditambah dengan inovasi dan kreativitas," tutur Binyo.
Persoalan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan IKN menjadi perhatian beberapa peserta KSP Mendengar. Salah satunya Irwansyah dari Kerukunan Masyarakat Banjar di Kaltim (Pendamping masyarakat adat di Kaltim).
Hal yang sama diutarakan Roni Sikadarang, Pengurus FKPPI Kaltim yang mempertanyakan bagaimana kejelasan pembangunan IKN, terutama nasib SDM Kaltim.
Baca Juga:IKN Baru di Kaltim, Gubernur Isran Noor Sebut Akan Bertaraf Internasional
"Apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan skill kami?" tanya Roni.
Begitu juga Abraham dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan. Abraham menegaskan, dirinya mendukung proses percepatan pembangunan IKN.
"Tapi sebagian besar masyarakat kalimantan timur masih bingung kepastiannya. Siapakah yang menjadi Ketua Badan Otorita Ibukota. Masyarakat butuh kepastian," ungkap Abraham.
Dia juga menyoroti infrastruktur masih banyak yang rusak. Jalan pemerintah pusat dan jalan pemerintah daerah banyak yang tumpang tindih. Abraham pun berharap, Presiden bisa memberikan mandat yang jelas dalam mengelola jalan.
Selain persoalan IKN, beberapa isu juga menjadi perhatian para peserta KSP Mendengar. Mulai dari rencana belajar tatap muka bagi anak sekolah, konflik agraria, isu pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja.
Baca Juga:Adhi Karya Bakal Ikut Lelang Proyek Pembangunan Ibu Kota Baru RI
Oleh karena itu, KSP Mendengar di Balikpapan juga dihadiri Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Ali Mochtar Ngabalin dan Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Usep Setiawan.
