"Jadi pertama, kami kaget. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Apalagi yang datang wali kota. Kami terima dengan tangan terbuka. Beliau (Andi Harun) tadi membawa KPK. Ini kaitannya dengan aset Pemkot Samarinda," ujarnya.
Dia melanjutkan, Gedung DPD Golkar Kaltim sudah digunakan sejak lama dengan status gedung rampasan perang.
"Nah, saya bilang dengan mereka DPD Golkar Kaltim tidak pernah mengakui tanah ini milik Golkar. Tetapi, memang sejak lama digunakan Golkar."
Pasca tragedi 1965, dia mengatakan banyak aset milik warga Tiongkok yang dimiliki pribumi maupun lembaga diambil oleh pribadi. Tentu yang mengerti masalah ini adalah senior Golkar.
Baca Juga:Wali Kota Samarinda Andi Harun Minta Kantor DPD Golkar Kaltim Diserahkan ke Pemkot
"Ada upaya hukum yang disarankan KPK kepada kami. Biar ada win-win solution dari persoalan ini," pungkasnya.
