SuaraKaltim.id - Setelah koar-koar meminta pemerintah untuk membangun RS Covid-19 khusus pejabat, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Rosaline Irene Rumaseuw akhirnya mendapat teguran dari partainya. Sanksi teguran terhadap Rosaline itu lantaran ucapan kontroversialnya itu bukan mewakili sikap PAN.
"DPP PAN telah memberikan teguran kepada dokter Rosaline atas pernyataannya yang bersifat pribadi di acara webinar tentang perlunya rumah sakit khusus pejabat. Pernyataan tersebut adalah tidak tepat dan terkesan diucapkan karena perasaan sedih dan emosional," kata Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).
Selain itu, kata Viva, partainya juga meminta maaf atas ucapan yang sempat diutarakan Rosaline lantaran sikapnya dianggap telah mencederai partai.
Rosaline Bikin Syok Partai
Baca Juga:PAN Sebut Usulan Rosaline Pendapat Pribadi: Justru Kami Usul Rakyat Dapat RS Pejabat
Rosaline Irene sebelumnya sempat disorot publik lantaran ucapannya yang meminta agar pemerintah membangun RS khusus pejabat. Pasca menuai sorotan, PAN buru-buru angkat bicara untuk mengklarifikasi pernyataan Rosaline.
Wasekjen DPP PAN Irvan Herman mengatakan pernyataan Rosaline merupakan pendapan pribadi dan bukan sikap partai. Irvan berujar bahwa PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan rumah sakit khusus pejabat, seperti yang dikatakan Rosaline sebelumnya.
"Kami juga kaget tiba tiba yang bersangkutan mengusulkan rumah sakit khusus pejabat. Itu sepenuhnya usulan pribadi. PAN tidak pernah membahas apalagi mengusulkan Rumah Sakit khusus pejabat,"
Menurut Irvan, Rosaline berpendapat demikian karena sedang merasa sedih rekannya John Mirin yang juga anggota Fraksi PAN di DPR wafat karena penanganan yang terlambat di rumah sakit.
Irvan mengatakan sikap PAN dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini jelas dan terang, yaitu seluruh kader PAN baik di lembaga eksekutif maupun legislatif harus turun langsung membantu rakyat yang kesusahan karena pandemi Covid.
Baca Juga:Politikus PAN Minta RS Khusus Pejabat, Faisal Basri: Masih Punya Nurani Kah?
"Justru usulan PAN adalah bagaimana caranya rakyat dapat fasilitas rumah sakit kelas pejabat. Jangan membeda-bedakan fasilitas kesehatan untuk mereka yang tidak mampu apalagi dalam situasi Pandemi Covid-19 ini," lanjutnya.
Sebab dikatakan Irvan sebagaimana Pasal 28 H UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Irvan memastikan bahwa PAN mendukung kebijakan PPKM Darurat dan terus bergerak membantu rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.
"PAN saat ini sedang bergerak membantu pemerintah dengan menyelenggarakan program vaksinasi di banyak tempat. Ini adalah ikhtiar kami untuk bahu membahu keluar dari Pandemi Covid-19 ini," tandasnya.
Pejabat Harus Diistimewakan
Sebelumnya, Rosaline sebelumnya mengatakan alasannya meminta pemerintah membangun rumah sakit khusus pejabat karena banyak anggota dewan sanak keluarganya kesusahan mendapatkan rumah sakit setelah terpapar Covid-19.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).
Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.
Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.
Menurut Rosaline, RS khusus pejabat itu masih wajar, karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat.
"Karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ujar Rosaline.
Rosaline menuturkan, banyak pejabat negara yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan saat jumlah pasien positif covid-19 melonjak naik.
Dia menceritakan pengalaman kawannya di anggota Komisi II DPR RI yang baru-baru ini meninggal dunia karena covid-19.
Rosaline menceritakan, dirinya dan sejumlah teman sudah meminta-minta ke Rumah Sakit Medistra agar rekan sekerjanya itu mendapat ruang perawatan, tapi tak dapat.
"Sekarang saja, saya sambil webinar ini sambil mengatur beberapa teman DPR agar dapat ruangan di rumah sakit. Semua masing-masing berusaha beli kursi roda biar bisa duduk."
