- Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyoroti proyek fisik Pemda.
- Dia mengingatkan fokus proyek fisik, tapi lemah di pelayanan dasar.
- Rudy meminta pelayanan yang langsung berdampak ke masyarakat.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud memberikan arahan khusus kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam arah pembangunan ke depan.
Dalam momen itu, Rudy Mas'ud menyoroti praktik pembangunan yang terlalu fokus pada proyek fisik, tapi lemah di pelayanan dasar.
Gubernur Kaltim meminta kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota, untuk lebih memperhatikan pelayanan dasar yang langsung berdampak kepada masyarakat.
"Kami menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak boleh hanya sibuk membangun hal-hal yang terlihat, tetapi lalai membenahi hal yang mendasar. Yang dimaksud mendasar adalah SPM (Standar Pelayanan Minimum). Kita tidak boleh hanya bangga pada pembangunan gedung-gedung, tetapi lemah dalam pelayanan dasar," tuturnya dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com, Kamis (30/4/2026).
Gubernur Rudy mengungkapkan, arah pembangunan Kaltim harus berdiri di atas tiga hal. Pertama, tepat sasaran. Kedua, tepat manfaat. Ketiga, berdampak langsung kepada masyarakat.
"Setiap rupiah anggaran harus dipertanggungjawabkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditentukan mana yang mendesak, mana yang strategis, dan mana yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat," sebutnya.
Rudy Mas'ud pun menekankan kepada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota, agar lebih jeli dalam menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
"Setiap program harus memiliki manfaat yang jelas, dan setiap kebijakan harus memberikan dampak nyata. Jangan semua ingin diprioritaskan. Jika semua diprioritaskan, maka tidak ada yang benar-benar menjadi prioritas," imbuhnya.
Kendati begitu, Rudy menyadari banyak sekali usulan daerah yang masuk, akan tetapi tidak semuanya bisa diakomodir.
Perlu dilakukan penyaringan secara ketat demi pembangunan yang terukur dan realistis, serta berani berpihak kepada masyarakat.
"Keberpihakan itu harus diarahkan pada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur yang produktif, serta penguatan ekonomi rakyat," tegasnya.
