SuaraKaltim.id - Sebuah terobosan yang dilakukan Pemkot Samarinda. Pemerintah Kota Tepian berencana akan membuat data penerima bantuan sosial menjadi tersentral menggunakan aplikasi. Tujuannya, tak lain, agar penerima diharapkan bisa lebih tepat sasaran.
Pengoperasian aplikasi tersebut, rencananya melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda.
Wakil Wali Kota Samarinda Rusmadi memaparkan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dihimpun Pemkot Samarinda sebelumnya berjumlah sekira 42.124 ribu rumah tangga. Sedangkan, yang terkonfirmasi berkisar 30.199 rumah tangga.
"Artinya ada selisih. Karena meninggal atau pindah. Jadi itu yang perlu diverifikasi dan validasi," ujar Rusmadi usai rapat koordinasi pemantapan DTKS, Jumat (23/07/2021 ) di lansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com.
Baca Juga:Pastikan Bansos Tersalur, Mensos Risma Turun Langsung ke Purwakarta
Menurut Rusmadi, persoalan data tak bisa dianggap sepele. Katanya, bantuan menumpuk lantaran terjadinya kesalahan yang tak diharap antara Dinsos Samarinda, Dinsos Kaltim, serta Bappeda Samarinda dalam mengolah data.
Dalam situasi normal saja, jelasnya lagi, bantuan atau perlindungan sosial banyak macamnya. Ada program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT), bantuan sosial tunai (BST), dan beberapa lagi bantuan sosial lainnya.
"Belum lagi provinsi melalui dinas sosial juga ada bantuan. Program di kami ada juga, yang kami tidak mau ini rumah tangga menumpuk semua bantuan di situ," tutur Rusmadi.
Sedangkan yang lain, sambungnya, mungkin satupun warga tidak pernah dapat bantuan. Inilah yang menjadi alasan kuat Rusmadi membangun satu aplikasi yang terintegrasi untuk memastikan apakah warga pernah mendapat bantuan atau tidak.
"Sehingga nanti bisa dipetakan," pungkasnya mengakhiri.
Baca Juga:21.000 PKL Solo yang Terdampak PPKM Darurat, Diusulkan Dapat Bansos APBD
