- DJPb mengalokasikan dana APBN sebesar Rp4,6 triliun untuk KUR di Kaltim.
- Anggaran itu untuk meningkatkan kapasitas daya saing melalui modal kerja.
- Uang triliunan itu akan disalurkan ke sebanyak 23.250 pelaku UMK.
SuaraKaltim.id - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) dari APBN sebesar Rp4,6 triliun untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) pada 2026.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Edih Mulyadi menyebut anggaran itu akan disalurkan ke 23.250 debitur, sebagai upaya meningkatkan kapasitas daya saing usaha melalui modal kerja dan investasi.
"Nilai KUR sebesar itu anggarannya dipercayakan dikelola oleh sejumlah bank konvensional maupun bank berbasis syariah yang tersebar di kabupaten maupun kota di Kaltim," ujarnya dikutip dari Antara, Minggu (8/3/2026).
Edih menjelaskan, penyaluran KUR ini antara lain bertujuan untuk memacu sektor usaha produktif tumbuh lebih cepat, membantu pelaku UMK memperoleh modal untuk usaha produktif, menciptakan lapangan kerja baru, dan untuk meringankan beban bunga bagi pelaku usaha agar lebih fokus mengembangkan usaha.
Pembiayaan modal usaha yang dialokasikan lewat bank konvensional total sebesar Rp4,09 triliun bagi 20.935 debitur, kemudian pembiayaan yang dialokasikan lewat bank syariah senilai Rp504,47 miliar untuk permodalan bagi 2.315 debitur.
Ia merinci, untuk pembiayaan UMK dari bank konvensional yang sebesar Rp4,09 triliun terdiri atas pembiayaan pelaku usaha super mikro senilai Rp1,26 miliar bagi 99 debitur, untuk pelaku usaha mikro sebesar Rp2,98 triliun bagi 18.305 debitur, untuk pelaku usaha kecil senilai Rp1,11 triliun bagi 2.532 debitur.
"Sedangkan yang dialokasikan lewat bank syariah dengan nilai Rp504,47 miliar tersebut terdiri atas pelaku usaha super mikro Rp10,76 miliar untuk 634 debitur, pelaku usaha mikro senilai Rp189,53 miliar untuk 980 debitur, dan untuk pelaku usaha kecil senilai Rp304,17 miliar untuk 701 debitur," ujarnya.
Edih juga menginformasikan tentang hasil kinerja KUR sepanjang 2025 di provinsi ini, yakni total realisasi mencapai Rp4,07 triliun untuk 52.780 debitur, sehingga keberhasilan serapan pembiayaan dari APBN ini diyakini turut mendorong perputaran ekonomi kerakyatan Kaltim.
Rincian realisasinya adalah untuk pelaku usaha mikro menjadi prioritas pembiayaan dengan besaran KUR yang terealisasi mencapai Rp2,59 triliun bagi 46.260 debitur, terbanyak kedua adalah untuk pelaku usaha kecil dengan nilai Rp1,38 triliun bagi 5.528 debitur.
Ada pula pembiayaan suplai rumah, yakni fasilitas pembiayaan modal kerja atau investasi dari pemerintah ditujukan khusus bagi pelaku UMK. Pembiayaan melalui fasilitas ini pada 2025 terealisasi Rp43,99 miliar bagi 13 debitur.
"Kemudian ada KUR demand rumah (renovasi atau pembangunan rumah untuk tempat usaha) terealisasi Rp39,33 miliar bagi 217 debitur, untuk pelaku usaha super mikro senilai Rp7,18 miliar bagi 758 debitur, dan KUR TKI atau pinjam bagi calon pekerja migran senilai Rp140 juta bagi 4 debitur," ujar Edih. (Antara)
