Namun sejauh ini, tak semua pemerintah daerah melakukan data terbuka mengenai Covid-19, demikian laporan KawalCovid-19.
Data terbuka merujuk pada ketersediaan data yang bisa diakses dengan mudah dan diolah kembali oleh publik.
KawalCovid-19 adalah kumpulan relawan yang berinisiatif mengawal penanganan Covid-19 sejak 1 Maret 2020, atau sehari setelah pengumuman dua kasus positif pertama di Indonesia.
Koordinator Data KawalCovid-19 Ronald Bessie mengklaim, komunitasnya mengumpulkan data-data dari pemerintah daerah — kabupaten, kota dan provinsi. Namun, tak semua pemerintah daerah menyediakan data yang mudah diakses, karena bentuknya bukan dalam numerik, tapi dalam bentuk teks, video dan gambar.
Baca Juga:Kaltim Sumbang 2.129 Kasus Terkonfirmasi Covid-19, Samarinda Posisi Pertama
"Diinput secara manual dari teks, video, gambar, tabel, Excel," kata Ronald kepada BBC News Indonesia.
BBC News Indonesia tak bisa melakukan kroscek seluruh data dari 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia dari kumpulan data KawalCovid-19, namun secara acak menemukan sejumlah kesesuaian data.
Data yang ditampilkan KawalCovid-19 adalah data H+1 dari laporan harian per daerah, hal yang diamini oleh Ronald Bessie.
"Kadang-kadang di KawalCovid [data-nya] rapelan. Ada satu provinsi muncul angka yang lebih besar. Karena dia tidak update selama satu minggu, dua minggu, atau mungkin sampai 3 hari," kata Ronald merujuk pada situs Covid-19 milik Provinsi Papua.
Hijau di Luar, Merah di Dalam
Baca Juga:Mohon Sabar Pengumunan Peserta Beasiswa Kaltim Tuntas Masih Tertunda
Kendati demikian, KawalCovid tak punya pilihan selain merujuk pendataan harian di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi selama masa pandemi.
Dari sini pun, KawalCovid-19 menemukan angka kematian Covid-19 yang dirilis pemerintah pusat lebih sedikit dari laporan pemerintah daerah.
Data kematian terpaut hampir 24% atau per 25 Juli 2021, perbedaan tersebut mencapai 19.857 kasus. Per tanggal tersebut, data kematian yang dihimpun KawalCovid-19 mencapai 103.136, sementara pemerintah pusat 83.279 kasus.
Jika disandingkan, maka data pemerintah pusat terlambat hampir tiga minggu, dari laporan rekapitulasi data pemerintah daerah.
"Kami selalu mencatat data kematian lebih cepat dari pada data kematian yang dirilis versi pemerintah [pusat]. Untuk menentukan kecepatan, kita untuk lebih responsif dalam menetapkan mana yang perlu kita batasi, mana yang perlu berjalan," kata Ronald.
"Ini seperti semangka. Hijau di luar, dalamnya merah. Tapi di satu sisi, pemerintah pusat kalau [datanya] terlambat kan jadinya hijau di luar, tapi merah di dalam."
