Dari sini pun, KawalCovid-19 menemukan angka kematian Covid-19 yang dirilis pemerintah pusat lebih sedikit dari laporan pemerintah daerah.
Data kematian terpaut hampir 24% atau per 25 Juli 2021, perbedaan tersebut mencapai 19.857 kasus. Per tanggal tersebut, data kematian yang dihimpun KawalCovid-19 mencapai 103.136, sementara pemerintah pusat 83.279 kasus.
Jika disandingkan, maka data pemerintah pusat terlambat hampir tiga minggu, dari laporan rekapitulasi data pemerintah daerah.
"Kami selalu mencatat data kematian lebih cepat dari pada data kematian yang dirilis versi pemerintah [pusat]. Untuk menentukan kecepatan, kita untuk lebih responsif dalam menetapkan mana yang perlu kita batasi, mana yang perlu berjalan," kata Ronald.
Baca Juga:Kaltim Sumbang 2.129 Kasus Terkonfirmasi Covid-19, Samarinda Posisi Pertama
"Ini seperti semangka. Hijau di luar, dalamnya merah. Tapi di satu sisi, pemerintah pusat kalau [datanya] terlambat kan jadinya hijau di luar, tapi merah di dalam."
Keterlambatan dan Ketiadaan Pelaporan Kasus
Juru bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi tak menampik adanya perbedaan data yang ditampilkan pusat dan daerah.
Kata dia, pemerintah daerah menggunakan dua sistem pelaporan data terkait Covid-19. Pertama, secara manual, kedua melalui sistem yang ia sebut "national all report".
Persoalannya, kata Nadia, sebagian pemerintah daerah hanya melakukan pencatatan melalui situs masing-masing tanpa melaporkan ke Kementerian Kesehatan. Misalnya, ketika terdapat suspek Covid-19 meninggal dunia, tapi hasil laboratorium baru keluar beberapa hari kemudian. Tapi ini tidak dilaporkan ke pusat.
Baca Juga:Mohon Sabar Pengumunan Peserta Beasiswa Kaltim Tuntas Masih Tertunda
"Tapi kalau kemudian tidak ditindaklanjuti, tidak dilaporkan, tapi mereka melaporkan di website-nya mereka masing-masing, ini yang menjadi kendala kenapa terjadi perbedaan data tersebut," kata Nadia.
