Buat Pejabat yang Menerima Vaksin Ketiga, Firdaus Ferdiansyah: Kelompok yang Tak Berhak!

SuaraKaltim.id - Bocor pengakuan beberapa pejabat daerah yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster. Polemik tersebut menimbulkan berbagai spekulasi, khususnya tentang 'jalur belakang' yang dimiliki pejabat.

Relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah menilai pemberian vaksin dosis ketiga atau booster ketiga bagi para pejabat mesti dicurigai. Mengingat sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menegaskan jika vaksin dosis ketiga hanya diberikan kepada tenaga kesehatan (nakes) Indonesia.

"Ini perilaku yang tidak dan sama sekali tidak bisa dibenarkan dan patut dicurigai kenapa kemudian vaksin booster Moderna ini diberikan kepada kelompok yang semestinya tidak berhak untuk mendapatkan," katanya disadur dari Suara.com, Kamis (26/8/2021).

Jika menelisik pada fenomena pejabat yang mendapatkan vaksin booster ini, ia mengira hal tersebut disebabkan kurangnya proses pengawasan dalam pemberian vaksin.

Baca Juga:Daripada Vaksin Dosis Ketiga, Pakar Lebih Anjurkan Pakai Masker untuk Cegah Varian Delta

Menurutnya lagi, kewenangan pemberian vaksin itu berada di tangan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Beliau bertanggung jawab atas penentuan kelompok yang berhak mendapatkan vaksin," ujarnya.

Namun sayang, realita tak seindah yang diharapkan, vaksin ketiga atau booster yang semestinya diberikan hanya kepada nakes, akhirnya dipakai juga untuk para pejabat.

"Kemudian dimanfaatkan oleh istilahnya sekelompok orang, ada kemudian pejabat baik, pejabat di kementerian atau lembaga bahkan sampai di tingkat daerah," ucapnya geram.

Isran Noor Ngaku Sudah Vaksin Booster, Andi Harun Tunggu Vaksin Ketiga

Baca Juga:Kemenkes: Pejabat Harus Pahami Booster Khusus Nakes, Tapi Vaksin Nusantara Urusan Pribadi

Sebelumnya, sebuah video yang memperdengarkan obrolan Presiden Jokowi dengan beberapa pejabat tentang vaksin dosis ketiga viral dan mendadak jadi sorotan publik.