SuaraKaltim.id - Molornya pengesahan APBD-Perubahan 2021 Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dipastikan berdampak pada pembangunan Kota Bontang. Di perubahan ini, Pemkot Bontang mengusulkan Rp 78 miliar untuk pengerjaan proyek fisik. Namun, dengan estimasi waktu singkat, sulit proyek bisa dikerjakan selesai tepat waktu.
Apalagi, sejumlah proyek fisik yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) APBD-P Kaltim untuk Bontang gagal terserap tahun ini. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang Amiruddin tidak ingin berkomentar banyak terkait terlambatnya pengesahan APBD-P Provinsi Kaltim.
"Dampak secara langsung memang tidak, tetapi Bankeu itu akan berguna untuk menambah kegiatan seperti pemenuhan infrastruktur," ucap Amir saat dikonfirmasi melalui telpon seluler, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (13/10/2021).
Ia menyebutkan, pemerintah sudah mengusulkan anggaran Bankeu ke Provinsi Kaltim senilai Rp 78 miliar. Dengan anggaran itu, rencananya akan membangun infrastruktur dan program-program lainnya.
Baca Juga:Pengecer Sabu di Bontang Diringkus, Pemasok Narkoba Buron
"Jika ternyata APBD Perubahan ditiadakan kita juga tidak bisa berbuat banyak. Terpaksa menunggu pada anggaran murni di 2022 mendatang," pungkasnya.
Pembahasan APBD-Perubahan Kaltim tahun ini diprediksi ditiadakan, menyusul keluarnya Perkada yang diteken Gubernur Isran Noor.
