SuaraKaltim.id - Surat terbuka Abdul Gafur Mas'ud beberapa waktu lalu memang tuai pro dan kontra. Bagi mereka yang kontra, surat tersebut dianggap beberapa pengikutnya tak pantas dilakukan oleh seorang pemimpin daerah.
Sedangkan mereka yang pro, justru merasa setuju. Namun sayang tak bekerja di wilayah kepemimpinan AGM--singkatan akrab pemimpin daerah termuda itu.
Salah satu dewan yang merasa dukungan itu kurang pantas dilakukan untuk seorang pemimpin daerah ialah Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi. Dihubungi melalui aplikasi pesan instan, ia dengan tegas tak setuju dengan apa yang dilakukan AGM.
"Sebagai pejabat publik lebih baik tetap memberi semangat terkait kesulitan anggaran Pemkab ini dan menyampaikannya dengan baik. Bertanggungjawab atas keterlambatan pembayaran insentif ini," katanya, dikutip Selasa (2/11/2021).
Baca Juga:Oknum PNS Sleman yang Jual Aset Daerah Kembalikan Uang Secara Dicicil, Ini Rinciannya
Menurutnya, publik pasti akan memberikan respon negatif kepada dirinya jika memberikan teguran dan surat terbuka seperti itu. Namun, sebagai seorang politisi, ia mengerti dengan maksud AGM untuk mengingatkan warganya.
"Tegar dalam kesulitan, apalagi (jangan sampai) ketika di suruh cari kerja lainnya," sindirnya.
Tak hanya itu, katanya, gaya kepemimpinan AGM memang berbeda. Ia juga menganggap begitulah caranya AGM berkomunikasi dengan masyarakatnya.
"Begitulah setiap pemimpin punya gaya komunikasi publik yang berbeda beda," tuturnya.
Tuai Pro Kontra, Surat Terbuka AGM, Sindir Pegawai PNS dan Honor di PPU yang Mengeluh
Baca Juga:Oknum PNS di Sleman Akhirnya Dicopot dari Jabatan Usai Ketahuan Jual Aset Daerah
Pernyataan kontroversial diberikan Abdul Gafur Mas'ud kepada pegawai PNS dan honor. Bupati Penajam Paser Utara (PPU) itu mengatakan, untuk mereka para pegawai PNS dan honorer yang suka mengunggah postingan mengeluh soal masalah insentif, lebih baik pindah atau cari pekerjaan lain.
- 1
- 2
