facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kasus Ketenagakerjaan di Balikpapan Alami Penurunan di 2021, Sebanyak Apa?

Denada S Putri Selasa, 30 November 2021 | 15:44 WIB

Kasus Ketenagakerjaan di Balikpapan Alami Penurunan di 2021, Sebanyak Apa?
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Balikpapan Ani Mufidah. [Inibalikpapan.com]

Dari jumlah tersebut yang berhasil didamaikan sebanyak 135 karyawan.

SuaraKaltim.id - Covid-19 tentu menimbulkan dampak tersendiri pada sektor ekonomi. Imbasnya, banyak perusahaan yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Namun, hal berbeda terjadi di Balikpapan.

Jumlah kasus ketenagakerjaan di Kota Balikpapan dilaporkan mengalami penurunan di 2021. Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Balikpapan, Ani Mufidah mengatakan, kasus sengketa ketenagakerjaan yang ditangani oleh Disnaker terus mengalami penurunan.

Dari laporan yang saat ini ditangani oleh Disnaker, hingga Oktober 2021, tercatat ada sekitar 47 kasus yang melibatkan 263 karyawan yang ketenagakerjaan ditangani.

“Terjadi penurunan jumlah kasus ketenagakerjaan dibandingkan tahun 2020 lalu, yang tercatat mencapai 80 kasus yang ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan,” ujarnya melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Selasa (30/11/2021).

Baca Juga: Destinasi Pantai Baru di Balikpapan, Ramai Pengunjung Tapi Kurang Listrik dan Akses Sulit

Dari jumlah tersebut yang berhasil didamaikan sebanyak 135 karyawan, yang dibuat anjuran sebanyak 32 karyawan dan sisanya dilanjutkan penanganannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Ketika sudah masuk ke Dinas Ketenagakerjaan, kita tangani dulu kalau ternyata mediasi yang kita lakukan gagal maka kasus tersebut kemudian dilanjutkan pada PHI,” katanya.

Menurutnya, dari sejumlah kasus ditangani oleh Disnaker, sebagian besar merupakan terkait masalah PHK dan perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu, atau untuk pekerjaan tertentu atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Untuk tahun ini, kasusnya beragam, ada yang ijazahnya ditahan, ada yang PHK dan PKWT berakhir tapi yang pekerja merasa harus ada pesangon,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa perusahaan yang bersangkutan diperbolehkan mengurangi besaran pesangon, apabila hasil audit terhadap perusahaan yang bersangkutan terbukti merugi.

Baca Juga: Pasar Induk Dibutuhkan di Kota Balikpapan, Ini Alasannya

“Sesuai dengan PP 35 terkait aturan pemutusan hubungan kerja, alih daya,” akunya. 

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait