facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

'Uang Jajan' Cuma Diberi Rp 639 Juta, Partai Politik di Bontang Mengeluh

Denada S Putri Jum'at, 03 Desember 2021 | 12:34 WIB

'Uang Jajan' Cuma Diberi Rp 639 Juta, Partai Politik di Bontang Mengeluh
Ilustrasi partai politik peserta Pileg 2019 di Bontang. [KlikKaltim.com]

Dana bantuan diterima sesuai hasil rekapitulasi Pileg di 2019.

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyalurkan dana hibah bantuan ke partai politik (Parpol) tahun ini sebesar Rp 639.380.000. Uang jajan alias dana bantuan parpol itu diterima sesuai hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif  (Pileg) di 2019 lalu.

Setiap partai yang memperoleh kursi di parlemen Bontang, akan menerima bantuan ini. Ada 9 parpol yang berada di DPRD Bontang menerima bantuan hibah, setiap perolehan suara dihitung Rp 7.500. 

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Marwati mengatakan, dana tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat.  Secara penggunaan anggaran yang dialokasikan harus 51 persen untuk pendidikan politik dan 49 persen khusus operasional sekretariat. 

"Setiap suara mendapat Rp 7.500 penggunaanya pun harus lebih tinggi soal pendidikan politik," katanya melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Siap Maju di Pilpres 2024, Ridwan Kamil Bakal Masuk Parpol 2022

Diketahui, pada 2022 bantuan hanya akan diberikan pada 9 Parpol. Berikut ke-9 parpol tersebut 

  1. Partai Golongan Karya (Golkar)
  2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
  4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
  6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
  7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  8. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
  9. Partai Amanat Nasional (PAN)

"Hanya 9 partai saja. Untuk Partai Beringin Berkarya (Berkarya) karena memiliki permasalahan internal partai," sambungnya. 

Khusus partai yang memiliki banyak suara ialah Golkar, dengan mewakilkan 5 orang kadernya duduk di kursi dewan. Kedua, PKB yang berhasil menaruh 3 orang kadernya dan Partai Gerindra dapat 3 kursi.

Dengan begitu tiga partai tersebut mendapat nilai alokasi dana yang besar dari Pemkot Bontang. 

"Golkar di Pileg kemarin meraup suara 16.300, menerima Rp 122 juta. Untuk biaya operasional atau pendidikan politik. Sedangkan PKB menerima Rp 93 juta. Suara yang dikumpulkan Pileg lalu 12.400 suara. Dan gerindra Rp 83 juta," sambungnya. 

Baca Juga: Kasus Covid-19 Turun, RSUD Bontang Mulai Kurangi Jumlah Nakes, Ini Nasibnya

Menyikapi alokasi anggaran tersebut, Ketua Partai Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Andi Faizal Sofyan Hasdam mengatakan, nilai tersebut tidak cukup untuk membiayai pendidikan politik partai dan operasional Sekretariat. Pasalnya, ongkos dunia perpolitikan di Indonesia masih cukup besar.

"Dana hibah kalau dikatakan cukup ya pasti tidak cukup secara keseluruhan. Karena biaya politik di indonesia ini masih sangat tinggi," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan sebagai partai politik berkewajiban memberikan pendidikan untuk setiap kadernya.

"Seharusnya memberikan terus pendidikan politik ke kader secara kesinambungan. Artinya masih sangat sedikit lah anggaran tersebut," terangnya.

Keluhan juga disuarakan, Ketua DPD PAN Bontang, Ridwan juga memiliki keresahan yang sama pembiayaan politik di Indonesia yang sangat mahal. 

Khusus untuk di Kota Bontang, ia telah memberikan pandangan terhadap Pemkot untuk menaikkan anggaran yang dialokasikan kepada Partai Politik. 

"Kita dikasih anggaran untuk pendidikan kader dan biaya operasional. Tetapi kami rasa juga masih kurang," ucapnya. 

Ketua DPC PDIP Bontang, Maming sedikit lebih legowo. Walaupun jumlah bantuan kecil, tapi dirinya menilai aturan ini sudah ketentuan dari pusat. 

"Suara itu saya sampaikan di pandangan fraksi kepada Pemkot. Walaupun tidak cukup namun itu sudah ketentuan aturan," tandasnya.

Ia menjelaskan, ongkos perpolitikan di lapangan sangat jauh dari cukup. Pasalnya, untuk mengadakan pendidikan politik dan pembiayaan administrasi memiliki nilai yang tinggi. 

"Ada peluang harusnya Pemkot Bontang menaikkan anggaran untuk Partai Politik. Namun, harus disesuaikan keuangan daerah," pungkasnya. 

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait