Balikpapan Raih Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Terbaik Nasional

Syukur Alhamdulillah."

Denada S Putri
Rabu, 29 Desember 2021 | 20:09 WIB
Balikpapan Raih Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Terbaik Nasional
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud saat menerima penghargaan. [Inibalikpapan.com]

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berhasil meraih anugerah Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik nomor 1 se-Indonesia pada tahun 2021.

Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan Ketua Ombudsman RI, Mokh Najih dan diterima langsung Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud yang dilaksanakan di Puri Ratna Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (29/12/2021).

“Syukur Alhamdulillah, hari ini Kota Balikpapan menerima penghargaan dari Ombudsman RI, penghargaan nomor 1 se-Indonesia, kategori Pemenuhan Standar Pelayanan Publik,” ujarnya melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (29/12/2021).

Diketahui Ombudsman RI mengumumkan, hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 pada 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten, hari ini.

Baca Juga:Ajinomoto Indonesia Raih Penghargaan Inovasi Halal Terbaik 2021

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengatakan, dalam rangka percepatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik maka Ombudsman RI memberikan sejumlah saran.

Pertama, Kepada Presiden, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri, agar mendorong Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan standar pelayanan publik di instansi pelayanan publik masing-masing.

“Melakukan evaluasi dan pengawasan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik,” ujar Najih dalam sambutannya

Selain itu, ia juga mendorong agar memantau konsistensi peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik di mana setiap unit pelayanan wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

“Guna memantau pemenuhan standar pelayanan publik dan untuk menjaga konsistensi peningkatannya, maka disarankan menunjuk pejabat yang berwenang,” tutupnya.

Baca Juga:Jalan Klamono Balikpapan Hampir Putus, Kondisi Sudah Tua dan Butuh Perhatian

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini