SuaraKaltim.id - Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris menilai kunjungan kerja rombongan kepala daerah ke Banyuwangi dan Surabaya untuk belajar Program Rantang Kasih sebagai pemborosan. Ia mengatakan, harusnya kunjungan ke dua daerah itu cukup diwakili Kepala Bidang di dinas terkait.
Apalagi studi banding ke sana membahas masalah teknis. Alih-alih meninggalkan daerah, Wali Kota seharusnya tetap siaga di dalam kota, apalagi saat banjir besar yang terjadi saat ini.
"Kondisi keuangan sedang sulit. Namun, padatnya jadwal Wali Kota keluar daerah yang hanya untuk belajar. Kenapa tidak dilimpahkan ke Kabid di OPD saja," katanya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (26/1/2022).
Figur kepala daerah, menurutnya, sangat vital. Karena pemangku kebijakan penting dan strategis. Saat terjadi banjir, ia mengatakan, harusnya Wali Kota turun ke lapangan bersama jajarannya untuk meninjau warga terdampak. Sekaligus memastikan pasokan makanan cukup.
Baca Juga:Dilanda Banjir, Ratusan Santri Pesantren Islam Bustanul Ulum Jember Mengungsi
Di samping itu, ia menyoal kinerja kepala daerah yang baru mendalami teknis penyaluran Program Rantang Kasih. Padahal, program tersebut sudah jelas tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Program sudah tertuang dalam RPJMD kenapa lagi harus dipelajari? Harusnya bentuk kerjanya rantang kasih sudah dituangkan dan siap baik regulasinya serta penganggarannya," ucapnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) Bahtiar Mabe yang ikut dalam rombongan, mengatakan, kunjungan ini bersifat penting. Sebab, rancangan yang tertuang dalam RPJMD Wali Kota dan Wakil Wali Kota dinilai masih bersifat global.
Dengan begitu, proses secara teknis perlu dipelajari tentang mekanisme penyaluran Rantang Kasih. Tujuannya, agar seluruh sektor diberdayakan.
"Iya, kalau di Surabaya dan Banyuwangi menggunakan metode swakelola dan belanja langsung. Apalagi program ini baru di Bontang," dalihnya.
Baca Juga:Kelas Kebanjiran, Siswa Ini Cosplay Jadi Serok Air Pengering Lantai: Ramah Lingkungan
Lebih lanjut, arahan Wali Kota Bontang, jika program tersebut juga mampu menyasar pemberdayaan pelaku usaha kuliner. Misalnya, dari segi penyaluran.
Idealnya, alokasi program tersebut menggunakan swakelola dan belanja langsung pengadaan. Kemudian, program tersebut juga akan bermanfaat bagi pelaku usaha lokal. Misalnya, kelompok katering.
"Jadi, tidak hanya segelintir orang saja yang merasakan. Azaz kebermanfaatan yang harus ditetapkan mana yang ideal," ungkapnya.
Dari situlah ia mengartikan, kunjungan itu bersifat penting. Agar dikemudian hari tidak menjadi persoalan yang baru.
"Jadi tidak lari kosong. Semua di bahas makanya melibatkan, Bapelitbang, Dinkes, UKP-BJ, Dinsos-PM, dan Bagian Hukum," pungkasnya.
