"Kami ini lahir dari Wali Kota yang lama, jadi saya ingin mau menangkap apa maunya Pak Wali Kota kemana pariwisata di tepian itu kemana. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti apa yang di mau oleh beliau," tandasnya.
Pemkot Samarinda anti bisnis kecil
Sebelumnya Haerul Anwar, pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) memberikan tanggapan. Dihubungi melalui aplikasi pesan instant, ia mengatakan bahwa Pemkot Samarinda terkesan anti dengan bisnis, apalagi bisnis kecil yang ada di Samarinda.
Menurutnya, Pemkot harus menyadari bahwa Samarinda hidupnya berasal dari bisnis dan jasa. Yang di mana secara volume, bisnis terbesar sudah pasti sektor informal dalam hal ini UMKM. Ia menyindir, Pemkot seharusnya bersyukur, karena ini penting untuk mengisi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia melanjutkan, urusan UMKM pasti akan dihadapkan pada 2 hal. Pertama, pertumbuhannya sangat tinggi dan terkesan "kacau". Kedua, isu lingkungan, sanitasi, keindahan dan mengganggu pengguna jalan.
"Kedua hal inilah yang biasanya menjadi alasan, sehingga Pemkot tergoda untuk turun tangan "mengatur dan mengelola" itu (Marimar)," singgungnya, Kamis (3/2/2022).
Ia bahkan memberikan pertanyaan kepada Pemkot. Terkait visi dan program serta keahlian Pemkot dalam "mengatur dan mengelola" lokasi tersebut.
Karena baginya, seringkali yang terjadi justru kontra-produktif. Ia menyebut, ketika Pemkot ikut cawe-cawe, para UMKM dan masyarakat mengharapkan kondisi menjadi lebih baik. Sayangnya, khusus Samarinda, sampai saat ini belum ada hal seperti itu menurutnya.
"Kita tidak melihat ada visi dan program yang bagus. Apalagi keahlian untuk mengesekusinnya," pungkasnya.
Baca Juga:Tak Semua Tepi SKM Bakal Diturap, Ini Penjelasan Andi Harun
Kontributor : Apriskian Tauda Parulian
