"Sesuai dengan pasal 1238, 1289 KUHP perdata dan apabila di uji di hukum perdata sesuai pasal tersebut yang bersangkutan harus membayar ganti rugi berupa biaya dan bunga," tegasnya.
Sementara itu, Direktur PT Samaco, Priyanto mengatakan pihaknya siap mengikuti apa kata Wali Kota. Pasalnya, dirinya menyadari bahwa ini merupakan pola kerja sama yang baru.
"Pola seperti ini kan baru ya, kita belum menemukan tempat lain. Jadi yang penting keinginan kita untuk memperbaiki dan siap di koreksi," ungkapnya.
"Saya kira ini langkah yang maju ya. Pak Wali Kota berkenan memberi koreksi. Dan menurut saya ini sudah sangat bagus," sambungnya.
Kendati itu, ia menambahkan, akan menemui pihak Pemkot Samarinda pada bulan Maret, guna menyatukan visi - misi dengan Wali Kota Andi Harun.
"Kami ini lahir dari Wali Kota yang lama, jadi saya ingin mau menangkap apa maunya Pak Wali Kota kemana pariwisata di tepian itu kemana. Mudah-mudahan kami bisa mengikuti apa yang di mau oleh beliau," tandasnya.
Pemkot Samarinda anti bisnis kecil
Sebelumnya Haerul Anwar, pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) memberikan tanggapan. Dihubungi melalui aplikasi pesan instant, ia mengatakan bahwa Pemkot Samarinda terkesan anti dengan bisnis, apalagi bisnis kecil yang ada di Samarinda.
Menurutnya, Pemkot harus menyadari bahwa Samarinda hidupnya berasal dari bisnis dan jasa. Yang di mana secara volume, bisnis terbesar sudah pasti sektor informal dalam hal ini UMKM. Ia menyindir, Pemkot seharusnya bersyukur, karena ini penting untuk mengisi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Baca Juga:Tak Semua Tepi SKM Bakal Diturap, Ini Penjelasan Andi Harun
Ia melanjutkan, urusan UMKM pasti akan dihadapkan pada 2 hal. Pertama, pertumbuhannya sangat tinggi dan terkesan "kacau". Kedua, isu lingkungan, sanitasi, keindahan dan mengganggu pengguna jalan.
