SuaraKaltim.id - Masa depan PT Samaco selaku pengelola Mahakam Lampion Garden (MLG) sangat bergantung dengan evaluasi yang akan dilakukan oleh Pemkot dan DPRD Samarinda.
Kerja sama yang terjalin sejak tahun 2017 lalu itu santer dikabarkan bakal berakhir. Pemkot menyebut kontribusi MLG terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda minim. PT Samaco selaku pengelola MLG, diwajibkan untuk membayar kontribusi sebesar Rp 237 juta per tahun kepada Pemkot Samarinda.
Terkait itu, anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah kembali menyuarakan pendapatnya. Selain menanti penjelasan PT Samaco, politisi PPP Samarinda ini juga berharap Pemkot Samarinda benar-benar memperhatikan dampak lain, jika sewaktu-waktu, kerja sama tersebut diakhiri.
"Pemkot harus memikirkan lagi dampak sosialnya seperti apa jika memutuskan kerja sama, karena disana banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah," ungkap Laila saat dihubungi melalui sambungan seluler, melansir dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu (6/2/2022).
Baca Juga:Andi Harun Sebut Samarinda Punya Image Kota Kumuh, Ini yang Ingin Ia Lakukan
"Jadi, harus duduk bersama dulu," sambungnya.
Sebelumnya, dia sampaikan jika pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Samarinda untuk mengkonfirmasi tunggakan PT Samaco ke kas daerah. Alhasil, PT Samaco disebutnya telah diberi kesempatan untuk menyicil tunggakan yang dijanjikan dengan cara mengangsur.
"Namun jumlah masih jauh dari total yang harus dibayarkan. Kalau dari Pemkot kan kami sudah mendengar keluhannya, karena disini sebagai mediator kami juga nanti akan memanggil pihak PT Samaco untuk mendengar itikad baik dari mereka," terangnya.
Diketahui, PT Samaco hingga 2021 baru membayar Rp 425 juta dari jumlah seharusnya sekitar Rp 1,18 miliar, terhadap sumbangan PAD Kota Samarinda. Dengan demikian, terdapat kekurangan atau tunggakan sebesar Rp 760 juta.
Direktur Utama (Dirut) PT Samaco, Priyanto pada akhir Desember 2021 lalu mengakui adanya tunggakan terhadap tanggung jawab setoran kepada Pemkot Samarinda. Ia menilai, hal itu terjadi tak lepas dari keterpurukan industri pariwisata di tengah pandemi Covid-19 yang melanda.
Baca Juga:Janji Manis Andi Harun untuk Tingkatkan Kesejahteraan Pegawai Non-ASN, Caranya?
"Saya rasa hal ini merata, karena hampir di setiap daerah terjadi," katanya.
Pemkot Samarinda anti bisnis kecil
Terpisah Haerul Anwar, pengamat ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) memberikan tanggapan. Dihubungi melalui aplikasi pesan instant, ia mengatakan bahwa Pemkot Samarinda terkesan anti dengan bisnis, apalagi bisnis kecil yang ada di Samarinda.
Menurutnya, Pemkot harus menyadari bahwa Samarinda hidupnya berasal dari bisnis dan jasa. Yang di mana secara volume, bisnis terbesar sudah pasti sektor informal dalam hal ini UMKM. Ia menyindir, Pemkot seharusnya bersyukur, karena ini penting untuk mengisi pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia melanjutkan, urusan UMKM pasti akan dihadapkan pada 2 hal. Pertama, pertumbuhannya sangat tinggi dan terkesan "kacau". Kedua, isu lingkungan, sanitasi, keindahan dan mengganggu pengguna jalan.
"Kedua hal inilah yang biasanya menjadi alasan, sehingga Pemkot tergoda untuk turun tangan "mengatur dan mengelola" itu (Marimar)," singgungnya.
Ia bahkan memberikan pertanyaan kepada Pemkot. Terkait visi dan program serta keahlian Pemkot dalam "mengatur dan mengelola" lokasi tersebut.
Karena baginya, seringkali yang terjadi justru kontra-produktif. Ia menyebut, ketika Pemkot ikut cawe-cawe, para UMKM dan masyarakat mengharapkan kondisi menjadi lebih baik. Sayangnya, khusus Samarinda, sampai saat ini belum ada hal seperti itu menurutnya.
"Kita tidak melihat ada visi dan program yang bagus. Apalagi keahlian untuk mengesekusinnya," tandasnya.
