SuaraKaltim.id - Konsep crowd funding untuk pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menimbulkan polemik di ruang publik. Ada yang setuju, namun ada pula yang tidak setuju. Ketidaksetujuan itu bahkan secara terang-terangan ditunjukkan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi. Hal itu ia sampaikan baru-baru ini dalam sebuah acara yang digelar di Balikpapan.
Skema tersebut dianggap orang nomor dua di Bumi Mulawarman itu akan membebankan masyarakat. Ia bahkan menyinggung soal kenaikan harga minyak goreng yang membuat rakyat menjadi susah. Pernyataannya tersebut mendapatkan dukungan dari warganet. Berikut rangkuman berita tanggapan Hadi Mulyadi soal konsep crowd funding untuk pendanaan pembangunan IKN Nusantara:
1. Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Singgung Pembiayaan Dana Urunan IKN, Warganet Nyinyir: Penjarakan Kalian Yah Aku Siap
![Tangkapan layar. [Instagram/@kaltimku]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/29/60960-tangkapan-layar-instagramatkaltimku.jpg)
Pendanaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dicetus menggunakan pembiayaan urunan dana (Crowd funding) masyarakat. Metode itu sempat dicetuskan oleh Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono.
Baca Juga:Perkuat Ekosistem IKN Nusantara, Kampus UMKM Shopee Diresmikan di Kalimantan Timur
Namun, wacana tersebut mendapatkan kritik dari Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi. Pernyataan tersebut bahkan viral di media sosial (Medsos) Instagram. Salah satu akun informasi lokal @kaltimku mengunggah sindiran orang nomor dua di Benua Etam itu.
2. Crowd Funding IKN Digaungkan, Hadi Mulyadi Bersuara: Masyarakat Kaltim Tidak Mungkin Membiayai
![Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi. [Istimewa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/03/30/50793-wakil-gubernur-kaltim-hadi-mulyadi-istimewa.jpg)
Pemerintah Pusat berencana akan menghimpun dana masyarakat atau sistem crowd funding untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Niusantara. Rencana itu digaungkan Bambang Susantono, selaku Kepala Otorita IKN Nusantara.
Namun, pernyataan itu tampak tak disetujui dengan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi. Menurutnya, menghimpun dana dari masyarakat, khususnya Kaltim dirasa tidak mungkin terjadi.
- 1
- 2