SuaraKaltim.id - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan melarang kepada menteri-menterinya. Agar tidak memberikan keterangan penundaan pemilihan umum (Pemilu). Sayangnya pernyataan itu dianggap kurang cukup oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW).
Tik puas dengan pernyataan Jokowi, HNW memberikan tanggapannya melalui akun Twitternya @hnurwahid pada Kamis (7/4/2022). Ia mengatakan, perlunya langkah nyata dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
"Pernyataan Presiden Jokowi larang para menteri bicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan itu tidak baik. Tapi lebih baik lagi kalau ada langkah nyata, ditaatinya larangan itu, dan bila ada yang melanggar dengan dalih apapun diberi sanksi," ujarnya.
Ia yang juga merupakan Wakil Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendesak Jokowi untuk memberikan sanksi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, bila masih menyuarakan penundaan pemilu.
Baca Juga:Terkait Penghapusan Madrasah di RUU Sisdiknas, Hidayat Nur Wahid: Kembali ke Masa Orde Baru
"Sebagai bukti keseriusan, PKS minta Jokowi berani beri sanksi terhadap menteri-menter, termasuk terhadap Menko Maves LBP, jika tak laksanakan arahan presiden dengan tetap ngotot suarakan tunda pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden," terangnya.
Tanggapan warganet
Warganet yang membaca cuitan HNW, turut memberikan komentar. Banyak dari mereka yang menuding orang nomor satu di Bumi Pertiwi tak berani memberikan sanksi.
"Berani gak ngasih sanksi ke menterinya atau cuma omdo. Buat pencitraan," tulis @tho***.
"Jangan terlalu berharap Pak. Sejak kapan pak Jokowi serius? Kalau pak Luhut yang bicara, baru bisa dipegang pernyataannya," tulis @Tan***.
"Mantap pak pake nunda pemilu ada prestasinya juga kaga ada, ngurus covid aja ga jelas," tulis @Dav***.
Kontributor: Sekar Wati
