facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Keluhan Isran Noor Soal Tambang Ilegal Dinyinyiri Warganet: Bagi Hasil Banyak Maunya

Denada S Putri Rabu, 13 April 2022 | 14:01 WIB

Keluhan Isran Noor Soal Tambang Ilegal Dinyinyiri Warganet: Bagi Hasil Banyak Maunya
Tangkapan layar. [Instagram/@pemprov_kaltim]

"Giliran di tanya masalah tambang ngakunya tanggungjawab pusat."

SuaraKaltim.id - Akun Instagram official Pemprov Kaltim ramai dikomentari warganet. Khususnya soal unggahan Gubernur Kaltim Isran Noor yang protes soal maraknya tambang batu bara ilegal di Kaltim lantaran semua izin ditarik pusat.

Unggahan itu berjudul 'Gubernur Protes, Bagi Hasil Batu Bara Harusnya 40 Persen untuk Daerah', di mana dalam keterangan tertulisnya ia menyebut kerusakan yang terjadi akibat tambang ilegal di Bumi Mulawarman sangat terasa. Kemudian katanya, bagi hasil yang terjadi sehaursnya bukan seperti royalti.

"Bagi hasil untuk daerah penghasil seharusnya tidak hanya sebesar royalti. Sebab tambang batu bara di Kaltim itu open pit mining (penambangan terbuka/tambang di permukaan), Mestinya (bagi hasil) harus lebih besar," kritik Gubernur, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (13/4/2022).

Tanggapan warganet

Baca Juga: Viral Chef Renatta Periksa Konsistensi Puding di Kondangan, Ekspresinya Serius Banget!

Namun, protesnya orang nomor satu di Kaltim itu tuai berbagai tanggapan dari warganet. Beberapa dari mereka menyinggung soal pembagian royalti yang diminta Isran Noor tak setara dengan tanggung jawab yang dituntut.

"Lah dr kebocoran tambang ilegal kalo bs ditutup kan expense mestinya berkurang..??," tanyanya.

"Giliran di tanya masalah tambang ngakunya tanggungjawab pusat, giliran bagi hasil banyak mau nya ," singgungnya di akhiri dengan emoji ketawa.

"Boleh juga nih, yang empunya lahan berapa pak Gub?#masyarakatadatdayak," sambatnya.

Namun, tak jarang ada warganet yang juga membela dan menyampaikan dukungan atas pernyataan Isran Noor.

Baca Juga: Terdengar Kalem Dikira Wanita,Ternyata Petugas Call Center Pria Berkumis

""payung hukum yang jelas bagi pengawasan tambang" itu yg di tuntut," tegasnya.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait