facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ketum Apkasindo: Pembukaan Eskpor Cpo akan Menormalkan Tata Niaga Sawit

Bella Jum'at, 20 Mei 2022 | 10:00 WIB

Ketum Apkasindo: Pembukaan Eskpor Cpo akan Menormalkan Tata Niaga Sawit
Tandan kelapa sawit, salah satu hasil perkebunan di Kaltim. [ANTARA]

Pahala Sibuea menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel.

SuaraKaltim.id - Ketua Umum (Ketum) Apkasindo Perjuangan Alpian Arahman mengatakan bahwa dibukanya Kembali eskpor CPO akan menormalkan tata niaga sawit Tandan Buah Segar (TBS) petani sawit di seluruh Indonesia, yang sempat mengalami masalah.

Untuk itu pihaknya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas pembukaan kembali ekspor CPO yang akan berlaku pada 23 Mei 2022.

"Baik dari sisi harga yang turun drastis di bawah rata-rata Rp2 ribu rupiah per kilogram dan juga pembatasan pembelian TBS yang di lakukan oleh beberapa perusahaan di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi," ungkap Alpian.

Senada dengan Ketum Akpasindo, Ketua Umum Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia (Popsi) Pahala Sibuea juga jmendukung langkah Presiden Joko Widodo untuk melakukan pembenahan regulasi di lembaga BPDPKS.

Baca Juga: Revitalisasi Lapangan Merdeka Dimulai Bulan Depan, Presiden Jokowi Direncanakan Letakkan Batu Pertama

"Karena kami juga melihat di BPDPKS menjadi salah satu kunci untuk perbaikan pada tata kelola sawit di Indonesia. Misalnya ke depan BPDPKS itu harus fokus mendukung kelembagaan-kelembagaan petani sawit di seluruh Indonesia," ungkapnya.

Pahala Sibuea juga menyingung selama ini BPDPKS banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan konglomerat biodiesel.

Menurutnya hal tersebut dapat dilihat dari dana BPDPKS Rp137,283 triliun yang dipungut sejak 2015 hingga 2021 sekitar 80,16 persen hanya untuk subsidi biodiesel. Sementara untuk petani sawit hanya sebesar 4,8 persen melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Sementara itu, Ketua Umum Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) Narno mengungkapkan, tata kelola sawit yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya dukungan kepada kelembagaan petani sawit untuk memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sampai minyak goreng dengan memanfaatkan keberadaan dana sawit yang dikelola oleh BPDPKS.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, mengumumkan kebijakan pemerintah untuk membuka kembali ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 23 Mei 2022, setelah sempat dilarang sejak 28 April lalu. Antara

Baca Juga: Adik Kandung Nikah dengan Ketua MK Anwar Usman, Presiden Jokowi Jadi Wali Nikah

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait