SuaraKaltim.id - Serapan anggaran belanja modal Pemkot Bontang disorot dewan. Komisi II DPRD Bontang mencatat belanja modal yang belum dilelang masih 50 paket proyek, padahal sudah memasuki semester 2 tahun anggaran 2022.
Ketua Komisi II Rustam menilai, OPD lambat melakukan input jenis kegiatan di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibawah kontrol LKPP.
Selain itu, OPD juga harus menyiapkan dokumen pengajuan untuk masuk dalam proses lelang dan diinput di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
“Kalau lambat-lambat terus bisa jadi gagal berjalan. Kalau dibiarkan begini, kan otomatis bisa jadi Silpa. Makanya OPD harus digenjot lagi,” ungkapnya, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (21/9/2022).
Baca Juga:Bentuk Dewan Kolonel, Trimedya: Demi Menjaga Trah Soekarno Di PDIP
Menurutnya, jika Silpa membengkak secara otomatis akan mempengaruhi nilai proyeksi APBD Kota Bontang 2023 mendatang.
Ia pun menargetkan agar Silpa Kota Bontang tahun ini hanya Rp100 miliar. Kata dia, Target besaran Silpa ini jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp160 miliar.
“Kita minta Pemkot Bontang agar Silpa harus lebih kecil lagi. Ideal saya target Rp100 miliar.
Dijelaskan Rustam, seharusnya OPD tidak ada lagi alasan untuk telat menjalankan kegiatan. Sebab serapan anggaran pemerintah daerah caturwulan pertama, sudah capai 30 persen atau setera dengan Rp377 miliar.
Hal itu sudah termasuk tambahan dari penarikan PAD senilai Rp 67 miliar.
“Padahal serapan anggaran transfer dari pusat per April ini besar kok. Jadi soal anggaran kita tidak ada masalah. Bahkan khas daerah kita per Juli masih ada sebanyak Rp162 miliar,” pungkasnya.
