SuaraKaltim.id - Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) terbilang baru di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Urgensi dari dibentuknya direktorat tersebut karena KPK menyadari pihak swasta jadi salah satu penyumbang terbesar sebagai tersangka kasus korupsi. Misalnya melalui suap.
Melalui diskusi media bersama jurnalis di Kaltim, Kamis (17/11/2022) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) 3 Direktorat AKBU, Dwi Aprilia Linda membeberkan sejumlah hal.
Perempuan yang akrab disapa Linda itu menyebut, korupsi di sektor swasta juga menjadi isu internasional. Apalagi korupsi di sektor swasta terutama suap sudah jadi rahasia umum. Menurutnya, penting bagi KPK untuk mengintervensi sektor tersebut.
“Fungsinya, kami melakukan pencegahan. Peran kami membangun sistem anti korupsi di badan usaha seperti BUMN, BUMD, dan sektor swasta. Ini yang kami dorong dengan sistem manajemen anti korupsi,” jelasnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Sabtu (19/11/2022).
Baca Juga:Kontingen PPU Kecelakaan Dalam Perjalanan ke Berau, Ada yang Patah Tulang
Melalui Direktorat AKBU, KPK ingin mengetahui kasus korupsi di ranah badan usaha. Mulai dari siapa yang memberi suap hingga penerima. Sejauh ini, pemberi suap didominasi oleh pelaku usaha. Jumlahnya lebih dari 50 persen.
“Oleh sebab itu, menjadi urgensi bagi KPK untuk membentuk ini dengan memberikan pemahaman. Khususnya kepada pelaku usaha sektor swasta terkait mana yang bisa dikategorikan penyuapan dan berakhir sebagai kasus korupsi,” tegasnya.
Dugaan kasus korupsi yang melibatkan sektor usaha dan pelaku usaha hampir terjadi di semua daerah di Indonesia. Sektor-sektor yang rawan biasanya ada di infrastruktur, kesehatan, pangan, keuangan, migas, dan kehutanan.
Biasanya, Direktorat AKBU akan menggelar focus group discussion (FGD) alias anti corruption working group. Lazimnya, asosiasi usaha diundang untuk terlibat. Pihaknya pun akan bertanya soal dunia usaha di Kaltim.
“Ketika ada permasalahan dan berpotensi penyuapan, nanti kami tindak lanjuti,” bebernya.
Baca Juga:Beredar Kabar, Nobar Piala Dunia 2022 Harus Izin Kominfo Kaltim: Misinformasi
Secara umum, jika melihat status korupsi dengan modus penyuapan yang ditangani KPK, Linda mengungkapkan, sebagian besar mesti terkait dengan perizinan. Dia memberi contoh, yakni kasus perizinan yang sempat ramai dan menyeret nama Wali Kota Cimahi nonaktif, Ajay Muhammad Priatna. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap perizinan proyek pembangunan Rumah Sakit Kasih Bunda Cimahi.
“Biasanya izin lokasi. Meikarta itu juga karena izin lokasi mendirikan bangunan. Lainnya juga ada penyuapan terkait pengesahan APBD. Kalau APBD itu mungkin karena ijon pengadaan barang dan jasa,” tambah Linda.
Lebih lanjut, untuk penetapan APBD biasanya ada indikasi dari pelaku usaha untuk memberi ijon. Kemudian terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelaku usaha juga memberikan ijon. Sementara soal perizinan, pelaku usaha juga minta prosesnya dipercepat.
“Ijon itu misalnya seperti ini, tahun depan kegiatan pengadaan barang dan jasa apa saja. Umpamanya ada perusahaan A yang akan dimenangkan, tapi perusahaan itu memberi DP di awal. Itu contoh ijon proyek,” lanjutnya.
Linda mengakui, hampir di semua provinsi ada permasalahan terkait dugaan penyuapan. Direktorat AKBU juga masih melakukan diskusi dengan seluruh provinsi. Permasalahan yang ditemukan pun banyak yang mirip.
“Mayoritas sektornya ada di infrastruktur dan keuangan. Indonesia Corruption Watch (ICW) juga sudah melakukan beberapa kajian dan itu yang paling rawan,” tandasnya.
