SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster dan Pembiayaan Dana Bergulir kepada pelaku UMKM di Istana Negara, Senin (19/12/2022). Gubernur Kaltim Isran Noor mengikuti acara tersebut secara virtual zoom dari Kantor Penghubung Pemprov Kaltim di Jalan Kramat II Kwitang, Jakarta.
Dalam arahannya, Jokowi mengungkapkan jika tahun 2023 dunia masih akan dihantui Covid-19, ketidakpastian ekonomi global dan situasi geopolitik tidak menentu yang berpotensi memicu krisis keuangan, energi dan krisis pangan yang bisa menyebabkan resesi global.
“Kita patut bersyukur karena pada kwartal ketiga tahun ini ekonomi Indonesia tumbuh 5,7 persen dan inflasi terkendali di angka 5,4 persen,” kata Presiden, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu (21/12/2022).
Menurut Jokowi, meski kondisi dunia kemungkinan masih sulit tahun depan, Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dan terpenting pertumbuhan itu bisa menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja seluas-luasnya, serta mampu menggerakkan sektor riil terutama UMKM.
Baca Juga:Jokowi Senggol Industri Perbankan, Jangan Pelit ke UMKM
“Malam saya suka jalan-jalan. Saya senang lihat warung-warung ramai, PKL ramai, restoran ramai. Artinya daya beli masyarakat tumbuh positif. Kita ingin terus memperkuat usaha mikro kecil menengah yang telah terbukti menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia,” ujar orang nomor satu di Indonesia itu.
Menteri Koperasi Teten Masduki dalam laporannya mengungkapkan, dalam periode 7 tahun terakhir, nilai KUR terus bertambah untuk menopang pembiayaan UMKM. Hingga saat ini KUR yang tersalur senilai Rp 1.300 triliun.
KUR tersebut telah menjadi penopang penyedia kegiatan ekonomi yang menyediakan lapangan kerja 97 persen (sektor mikro dan kecil). Tahun depan, KUR akan ditingkatkan menjadi Rp460 triliun, dari besaran tahun ini Rp373 triliun.
“Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang unbankable. Sesuai arahan Pak Presiden, porsi kredit perbankan untuk UMKM sudah bisa mencapai 30 persen atau Rp 1.800 triliun dari saat ini yang baru mencapai 20 persen atau sekitar Rp 1.200 triliun,” jelas Teten Masduki.
Untuk itu perlu dilakukan percepatan penyaluran KUR Klaster sebagai upaya peningkatan akses penyaluran KUR bagi pelaku ekonomi kerakyatan.
Baca Juga:Jokowi Sindir Perbankan yang Tak Mau Lirik Pinjaman Mikro
“Hingga saat ini KUR Klaster baru terealisasi Rp 4,8 triliun kepada 1,39 juta debitur,” terang Teten.
KUR Klaster memiliki banyak hal positif, di antaranya memberikan peluang pembiayaan kepada pelaku usaha dengan platform hingga Rp 500 juta per pelaku usaha.
KUR Klaster diberikan kepada UMKM secara berkelompok yang terintegrasi dari hulu ke hilir terhubung dengan offtaker, sehingga mengurangi risiko kredit macet dan memudahkan perbankan untuk melakukan monitoring.
KUR Klaster juga memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar dan menempatkan UMKM sebagai bagian rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, kualitas produksi dan kapasitas usaha (naik kelas).
“UMKM yang sudah terhubung ke rantai pasok industri baru 7 persen. Yang terhubung ke global value chain baru 4 persen. Vietnam sudah 26 persen. Karena itu, KUR Klaster ini sangat relevan untuk kita perluas,” tegas mantan pimpinan Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.
Sementara itu, Isran Noor mengungkapkan hingga Desember 2021, di Kaltim terdapat 344.581 UMKM. Sedangkan jumlah KUR yang sudah disalurkan mencapai Rp 4,2 triliun. Terdiri dari penyaluran melalui bank umum Rp 4,1 triliun dan bank syariah Rp 162 miliar.
