“Saya ingatkan, OPD untuk memenuhi hak masyarakat. Itu uang yang harus kita salurkan dengan masyarakat,” katanya.
Akmal Malik juga berencana menggelar pelatihan dan pengawasan untuk 23 OPD karena tergolong zona merah dalam penyerapan anggaran.
Ia menyebut, bantuan langsung dari Kemendagri di Jakarta akan hadir di Kalimantan Timur guna percepatan sejumlah OPD menyerap anggaran. Targetnya, pengadaan barang dan jasa bisa tuntas pada November 2023.
“Kalau target tahun lalu, 77 persen. Semoga tahun ini bisa tercapai 80 persen bahkan lebih,” tutupnya.
Baca Juga:HUT ke-23 Banten, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Minta Semua Pihak Berpartisipasi dalam Pembangunan
