SuaraKaltim.id - Keamanan Siber menjadi perhatian Pemerintah. Khususnya pembangunan konsep smart city di Ibu Kota Nusantara (IKN). Demikian disampaikan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Sulistyo.
Pada Mei kemarin, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber.
IKN sebagai smart city akan menggunakan seperangkat teknologi untuk aktivitas pemerintahan maupun masyarakat luas. Sehingga, keamanan siber akan menjadi prioritas utama.
“Perlindungan infrastruktur informasi sangat penting di IKN. Semua layanan saling terhubung di smart city,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (08/11/2023).
Baca Juga:BSSN dan Kominfo Siapkan 39.000 Orang Buat Cegah Kebocoran Data di IKN
Ia mengatakan, BSSN bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam menjaga keamanan siber di IKN. Termasuk, menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni untuk menjaga keamanan siber di sana.
"Kebutuhan SDM itu ditargetkan mencapai 39.000 orang untuk dua tahun ke depan," tegasnya.
Sulistyo menerangkan, BSSN mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, ancaman siber masih terus mengintai Indonesia. Di mana, sekitar 42—62% dilakukan oleh malware.
Menurutnya, ancaman itu rentan masuk melalui perangkat lunak (software) bajakan yang masih banyak digunakan di perkantoran swasta maupun pemerintahan.
Selain itu, celah keamanan digital juga ada dari software resmi yang telah habis lisensinya. Jika lisensinya habis, bisa berdampak pada potensi ancaman kebocoran data.
Baca Juga:5 Tips Main Game Online Aman bagi Anak-anak
Isu lainnya yang menjadi sorotan pemerintah adalah privasi data yang masih longgar di masyarakat. Misalnya, BSSN masih menemukan bahwa masyarakat kerap menampilkan informasi pribadi maupun keluarganya di media sosial.
