SuaraKaltim.id - Kesehatan jiwa perlu mendapatkan perhatian serius di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Kaltim Jaya Mualimin belum lama ini.
Alasannya kesehatan jiwa perlu mendapat perhatian serius, karena tingginya prevalensi gangguan mental emosional dan gangguan jiwa berat di kalangan masyarakat.
"Menurut data Riskesdas 2018, sekitar 9,8 persen atau lebih dari 19 juta penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun mengalami gejala depresi dan cemas, sedangkan 6,7 per 1000 atau lebih dari 1,7 juta jiwa mengalami gangguan jiwa berat seperti psikotik," katanya, disadur dari ANTARA, Rabu (20/12/2023).
Ia menyebutkan, 14 persen dari kasus psikotik tersebut mengaku pernah dipasung. Baik oleh keluarga, maupun masyarakat, karena dianggap berbahaya atau mengganggu.
Baca Juga:KPK Telusuri Kasus Dana Hibah Pilkada Balikpapan yang Belum Tuntas
Ia menegaskan, masalah kesehatan jiwa tak cuma berdampak pada kesejahteraan individu. Tapi juga pada aspek sosial.
"Seperti meningkatnya angka kekerasan, bunuh diri, penyalahgunaan narkoba, dan masalah pendidikan, pekerjaan, dan rumah tangga yang dapat mengurangi produktivitas secara signifikan," ujarnya.
Jaya mengatakan, salah satu tantangan dalam penanganan kesehatan jiwa adalah kesenjangan pengobatan (treatment gap) yang sangat besar. Yaitu lebih dari 90 persen.
Ia mengartikan, hal tersebut menunjukkan, hanya kurang dari 10 persen pasien gangguan jiwa yang mendapatkan pengobatan yang tepat.
"Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan jiwa, stigma negatif terhadap orang dengan gangguan jiwa, dan hambatan dalam akses layanan kesehatan jiwa, terutama di daerah terpencil," tuturnya.
Baca Juga:Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Dorong Pembinaan Kearifan Lokal di Kaltim
Ia menekankan, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan keterjangkauan layanan kesehatan jiwa di Kaltim. Caranya, dengan melibatkan berbagai pihak, seperti rumah sakit jiwa, puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga pasien.
- 1
- 2
