Rapat tersebut dihadiri oleh sekitar 200 warga, dan sebagian besar dari mereka menentang permintaan Otorita ini. Setelah rapat, Otorita memberikan klarifikasi bahwa undangan tersebut merupakan kesalahan teknis. Klarifikasi ini diduga dilakukan karena Otorita khawatir akan terjadi protes massal yang lebih besar.
"Otorita sempat memperingatkan agar undangan tidak tersebar ke luar," kata seorang sumber, yang kemudian menambahkan, akan tetap menyampaikan informasi tersebut.
"Teman-teman merasa penting untuk menyampaikan hal ini agar Otorita lebih berhati-hati. Warga juga perlu tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mempertahankannya," ungkapnya.
Baca Juga:DPRD PPU Dorong Pemkab Agresif Kembangkan Pariwisata Jelang IKN
