SuaraKaltim.id - Kegaduhan di tubun internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bontang makin riuh. Pengurus tingkat wilayah Kaltim mewanti-wanti kader yang tak loyal dengan partai akan mendapat sanksi.
Usai ancaman kader mundur dari pengurusan PKB Bontang, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kaltim Syafruddin tak ambil pusing. Namun dia mengingatkan bagi kader yang terpilih anggota dewan di Pemilu 14 Februari lalu agar tak gegabah.
Udin--sapaan akrabnya--mengatakan, kader partai harus loyal dengan organisasi. Bagi kader yang terbukti tak taat dan tundur dengan peraturan organisasi dipastikan bakal menerima sanksi. Kebijakan ini berlaku bagi siapapun, termasuk para Anggota DPRD Bontang terpilih.
Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berada di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Di tingkat wilayah hanya melaporkan saja ke tingkat pusat terkait oknum-oknum kader yang bandel. Pun saat ini timnya telah memantau para kader di Bontang yang tak loyal.
Baca Juga:Basri Rase Pilih Ditinggal Partai, Syafrudin Beberkan Catatan Merah ke DPP PKB
"Kalau terbukti tidak loyal yah Pergantian Antar Waktu (PAW). Atau kena sanksi lain. Kewenangannya di DPP," ungkap Udin, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Jumat (17/05/2024).
Untuk diketahui sengkarut di internal DPC PKB Bontang disebabkan pucuk pimpinannya mendaftarkan diri sebagai calon wali kota jalur independen.
Basri dinilai lupa bahwa dia merupakan ketua DPC PKB Bontang sampai dengan saat ini. Artinya ada pengingkaran mandat DPP PKB yang diberikan terhadap dirinya sebagai ketua cabang.
"Carut marut jni semakin jelas saat Basri resmi mendaftarkan diri lewat jalur independen. Kita lihat nanti apa sanksi yang akan diberikan oleh DPP," sambungnya.
Diketahui sampai saat ini pria yang kerap disapa Udin masih enggan memberikan siapa Anggota DPRD Bontang yang masuk daftar peringatan.
Baca Juga:Loyalis di Internal PKB Bontang Akan Mundur Jika DPP Jatuhkan Sanksi ke Basri Rase
"Saya belum tahu siapa yang melanggad. Tapi kan pasti terpantau lewat aktivitas mereka," pungkasnya.
